Abdi Karya dan Jurnalisme Sesat

Abdi Karya dan Jurnalisme Sesat Editorial   BERAGAM tanggapan mengemuka menyusul pemberitaan penolakan karyawati berjilbab di toko swalayan Abdi Karya. Dari komentar-komentar di medsos, kepedulian publik Totabuan terhadap masalah ketenagakerjaan sungguh patut diapresiasi.

Sesungguhnya, masalah tenaga kerja bukanlah cerita baru di Bolmong Raya. Sejak publik kita melek aturan tentang ketenagakerjaan. Pelanggaran atas hak-hak pekerja masih terjadi dan terus berlangsung secara masif di daerah ini.

Penyebabnya, penegakan atas pelanggaran Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Tenaga Kerja) oleh pemerintah masih dilakukan dengan setengah hati. Lihat bagaimana Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Kotamobagu (KK) menyikapi masalah Abdi Karya.

Perlakuan diskriminatif sebagaimana diberitakan Koran Bolmong bukanlah isapan jempol belaka melainkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Namun herannya, pihak Dinsosnaker KK lebih tunduk dan percaya pada pengakuan pengelola Abdi Karya.

Pun demikian dengan media massa atau pers yang berperan sebagai kontrol sosial. Harusnya di saat pemerintah dan DPRD alpa melindungi hak-hak pekerja, pers menjadi harapan terakhir mereka. Namun sayangnya, segelintir pelaku pers kita justru lupa memainkan perannya. Pelanggaran terhadap pasal 5 UU Tenaga Kerja sedemikian rupa dikemas dan digiring menjadi isu SARA (suku, agama, dan antargolongan). Dengan pemberitaan sesat mereka berupaya meyakinkan publik seolah perlakuan diskriminatif di Abdi Karya tak pernah ada.

Pemberitaan Koran Bolmong yang diperoleh lewat investigasi, wawancara dengan karyawan, calon karyawan, mantan karyawan, dan pengelola Abdi Karya, tak terkecuali pihak Dinsosnaker KK, disetarakan dengan isu atau gossip. Hebatnya, sanggahan para penganut jurnalisme sesat ini, hanya bermodalkan pengakuan dari pengelola Abdi Karya dan foto manipulasi.

Akibatnya, pemberitaan penolakan karyawati berjilbab yang semestinya bertujuan mengkritisi pelaku usaha, pemerintah dan DPRD, telah bergeser menjadi isu SARA yang menyesatkan.

Jika dalam mukadimah UU Tenaga Kerja menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun. Lupakah kita bahwa menegakan supremasi hukum serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran adalah bagian dari peranan pers sebagaimana Pasal 6 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers?

(Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Bolmong edisi 8 Tahun 2016)

1 Comment

  1. Putar bale klu pemerintah nintau….drg tau,tpi karna so ta tutup dg “merah” jadi drg anggap angin lalu…jadi klu pemerintah peduli buktikan dgn aksi bukan janji

Leave a Response