Aray: BPSK Tunggu Persetujuan Walikota

0
337
Aray: BPSK Tunggu Persetujuan Walikota Headline
Kadisperindag Herman Aray saat melakukan Sidak

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal (Disperindagkop-PM), terus mengupayakan terbentuknya lembaga perlindungan konsumen di wilayah kotamobagu.

Hal ini disebabkan desakkan dari sejumlah elemen masyarakat, tentang perlu adanya sebuah lembaga perlindungan konsumen yang secara sah dan mampu mengayomi konsumen yang menjadi korban dari praktek jual beli yang cenderung merugikan pihka konsumen.

“Kita sering mendengar mengenai akan dibentuknya suatu lembaga semacam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada kenyataannya hingga saat ini belum ada juga kejelasan tentang hal tersebut,” tutur salah seorang warga yang pernah menjadi korban dalam pembelian barang yang sudah kadaluarsa.

Kepala Dinas Perindustrian Kotamobagu Herman Aray Sip, mengaku bahwa susunan Surat Keputusan (SK) tentang pembentukan BPSK tersebut, saat ini sudah ada di meja Walikota Kotamobagu Ir Tatong Bara.

“Akhir bulan ini, mungkin sudah ada persetujuan dari Walikota terkait hal itu, pembentukan BPSK sendiri sudah menjadi keharusan di seluruh kabupaten kota se-Indonesia” ujarnya.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi berdasarkan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang beranggotakan pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha.(*)

Peliput: Zulfahmi Paputungan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here