Artha Prima Finance Kotamobagu Diduga Merampok Warga

0
611
Artha Prima Finance Kotamobagu Diduga Merampok Warga Hukum
Ilustrasi

ZONA HUKRIM – PT Artha Prima Finance (APF) cabang Kotamobagu, salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pembiayaan konsumen di Bolaang Mongondow Raya (BMR), mendapat sorotan warga lantaran diduga melakukan praktek sita kendaraan secara sewenang-wenang terhadap konsumen.

Seperti diungkapkan Try Surya, salah satu warga Gorontalo, yang kendaraan milik kerabatnya disita APF Kotamobagu belum lama ini. Dirinya menyayangkan pihak APF melakukan upaya sita barang milik kerabatnya dengan cara serupa perampok.

“Anehnya, mereka melakukan sita jaminan dengan tindakan paksaan dan intimidasi. Tak hanya itu, mereka juga tidak menunjukan sertifikat jaminan fidusia. Apa dasarnya mereka mengambil kendaraan itu? Ini mirip perampokan namanya,” cecarnya.

Dirinya menyayangkan semakin maraknya praktek penagih hutang yang semena-mena tanpa menghormati hukum yang berlaku di negeri ini. Kata dia, sudah banyak keluhan dari kerabat, teman, bahkan warga yang mengalami permasalah seperti ini.

“Saya sendiri hampir mengalami hal serupa. Praktek seperti ini sudah lama sering terjadi, namun sejumlah perusahaan pembiayaan khususnya Artha Prima Kotamobagu ini terkesan kebal hukum,” kata Surya.

Lain lagi yang diutarakan Refly Mokoagow, salah satu warga Kotamobagu. Dirinya menduga, ada perusahaan sejak awal membuat perjanjian tidak beritikad baik kepada konsumen. Sebab, jika tidak menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, maka alasan penyitaan hanya didasarkan pada perjanjian yang telah ditandatangani konsumen.

“Dasar perjanjian inilah yang seringkali digunakan. Hal ini tentu akan membuat konsumen yang tidak memahami dasar hukum penyitaan seperti ini,  akan menjadi terpojok dan berada dalam posisi yang lemah,” ungkapnya

Padahal kata Refly, isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan hukum, khususnya yang diatur dalam pasal 18, UU no 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Selain itu juga, karena perjanjian memuat jaminan kebendaan fidusia, maka isi dan segala akibat hukumnya tidak boleh bertentangan denan UU no 42/1999 tentang jaminan fidusia,” katanya.

Dirinyapun berharap, perlu adanya perhatian serius pemerintah dan aparat hukum terkait hal seperti ini, jangan sampai terjadi peradilan jalanan di tengah masyarakat.

“Perhatian pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Manado yang juga selaku pengawas Industri Keuangan Non Bank, sangat penting dalam menseriusi hal ini. Jika memang ditemukan pelanggaran yang dilakukan perusahaan, maka harus diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” harap Refly yang juga mantan aktivis ini.

(konfirmasi kepada pihak Artha Prima Finance akan diupayakan dalam waktu secepatnya)

Peliput: Gito Mokoagow

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here