Assagaf dan Lasabuda Dinilai Layak Pjs Bupati Boltim

0
337
Assagaf dan Lasabuda Dinilai Layak Pjs Bupati Boltim Boltim
Ir Muhammad Assagaf – Drs Darwis Lasabuda

ZONA BOLTIM – Munculnya deretan nama yang direkomendasikan Pemerintah Provinsi Sulut sebagai pejabat sementara (Pjs) Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menuai sorotan sejumlah elemen masyarakat. Nama-nama Pjs Bupati tersebut yakni, Rudi Mokoginta, Bahagia Mokoagow dan Jemmy Ringkuangan.

Sejumlah perwakilan tokoh masyarakat dan pemuda di Boltim pada dasarnya menginginkan Pjs Bupati Boltim berasal dari lingkup Pemda Boltim atau merupakan putra daerah yang sudah memahami kondisi rakyat dan pemerintahan Boltim.

Sunarto Saleh tokoh pemuda Kecamatan Nuangan mengungkapkan, ada dua nama yang dinilai layak atas dua kriteria tersebut, seperti Sekertaris daerah (Sekda) Boltim Ir Muhammad Assagaf ataupun Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Boltim, Drs Darwis Lasabuda.

“Pak Sekda itu juga dulunya sudah pernah pejabat di Bolmong Bersatu sebagai Kadis kemudian Asisten I. Dimana sekarang dirinya (Sekda,red) juga sangat dekat dan memahami nasib pemerintahan terutama persoalan PNS dan program kemasyarakatan,” terang Saleh, pada Senin (31/8).

Begitu pun dengan Kepala BKDD Boltim. Menurutnya Lasabuda merupakan seorang birokrat yang dinilai disenangi seluruh PNS karena mempunyai karisma dan pengalaman soal kepegawaian di Boltim. “Papa Aan (sebutan Kepala BKDD,red) ini juga sudah dua kali menjabat sebagai BKDD dengan begitu artinya persoalaan kepegawaian di Boltim benar-benar menyatu dan dipahaminya,” ujar Sunarto.

Hal Senada disampaikan perwakilan tokoh pemuda Kecamatan Tutuyan, Rizky Buntuan. Dirinya meragukan kondisi daerah Boltim kalaupun PJS Bupati itu benar-benar dari Provinsi. Alasannya, dasar kepentingan para masyarakat bakal tidak akan terpenuhi sebagaimana mestinya karena PJS tersebut bukan dari Boltim ataupun tidak memahami kultur Boltim.

“Sudah pas jika dua nama (Sekda dan Kepala BKDD,red) menjadi prioritas PJS Bupati Boltim bulan Oktober, sayang jika daerah ini menjadi ‘objek’ walaupun Pjs itu hanya bersifat sementara, namun masyarakat dan PNS masih akan butuh waktu untuk mencocokan diri,” ungkap Rizky.

Zulkifli Lamaluta, salah satu warga Kotabunan pun angkat bicara. Dirinya malah menolak jika Pjs datang dari lingkup Pemkab Boltim. Menurutnya hal ini diduga akan menimbulkan efek Pilkada dengan segala kepentingan, “Kalau seperti itu saya tidak yakin pemerintahan selama Pjs akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena yang utama Pjs itu bukan dari orang atau putra daerah Boltim,” ujarnya.

Reporter: Rahman Igirisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here