Astaga! Miras Bisa Beredar Bebas di Kotamobagu?

0
478
Astaga! Miras Bisa Beredar Bebas di Kotamobagu? Kotamobagu
F: Ilustrasi

ZONA HUKRIM – Dengan adanya kekosongan peraturan, setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan mencabut dan membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) No 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan peredaran Minuman Keras (Miras) pada 18 Juni 2013 lalu, maka peraturan daerah (Perda) yang mengatur peredaran miras tersebut kosong rujukan.

Bahkan penghapusan Kepres tersebut berimplikasi pada semakin bebasnya peredaran minuman beralkohol. Seperti penuturan Iip Mamonto, warga Mogolaing, Kotamobagu Barat. Menurutnya, daerah yang belum punya peraturan, bisa jadi lebih bebas menjual minuman keras. “Tanpa peraturan daerah yang mengatur penjualan minuman keras, maka tidak ada peraturan yang membatasi penjualan,” ujarnya.

Hal tersebut ditanggapi Anggota Dewan Kota (Dekot) Kotamobagu Jufri Limbalo. Dikatakannya, meski adannya kekosongan rujukan Perda, pemerintah harus tegas menindak peredaran Miras ini. “Sebap Mendagri memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengatur kebijakan Miras, artinya Perda yang ada sekarang perlu ditinjau ulang,” ungkapnya.

Bahkan menurutnya, penghapusan Keppres Miras, membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah yang bisa melarang penjualan dan peredaran miras secara total di daerahnya

Lanjut Limbalo, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) yang dimiliki penjual Miras di wilayah Kotamobagu harus segera di cabut oleh pemerintah, meski peredaran bisa dibeberapa tempat seperti Hotel bintang tiga keatas, restoran bertanda talam kencana dan talam selaka, bar, pub, dan klub malam. ”Namun kewenangan pemerintah untuk melarang secara penuh peredaran miras di daerahnya itu bisa,” kata Limbalo.

Lebih lanjut dikatakannya, betapa mirisnya anak muda dan warga yang terjerat Miras ini, mati akibat kecelakaan, pembunuhan, belum lagi pemerkosaan, rata-rata ada hubungan dengan miras. ”Pemerintah harus tegas dalam hal ini, karena efek miras sangat berbahaya bagi masyarakat khususnya di Kotamobagu,” tandasnya.

Diketahui, putusan MA mencabut Kepres tersebut atas pengajuan judicial review oleh Front Pembela Islam (FPI) pada awal 2012 silam, dengan putusan MA no 42 P/HUM/2013 mengabulkan untuk seluruhnya dan amar sesuai petitum FPI, dengan putusan tersebut, Keppres No 3 Tahun 1997 tentang peredaran Miras tidak berlaku, karena secara nyata Keppres itu tidak dapat menyelenggarakan ketenteraman masyarakat.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here