Audit Rinci BPK RI, Kepala SKPD Dilarang TL

0
184

Audit Rinci BPK RI, Kepala SKPD Dilarang TL Kotamobagu

ZONA KOTAMOBAGU – Proses audit rinci selama 40 hari oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menggandeng Kantor Akuntan Publik (KAP) baru saja dimulai pekan ini. Hal tersebut membutuhkan keseriusan para pengelola keuangan daerah, lebih khusus para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Hal tersebut tercermin dari penegasan Sekertaris Kota Kotamobagu (Sekkot), Tahlis Gallang saat mengawasi proses audit di kantor Inspektorat Kota Kotamobagu, Kamis (07/4). Kata dia, untuk mewujudkan keseriusan menghadapi pemeriksaan ini, para pimpinan SKPD yang berencana melakukan Tugas Luar (TL) harus meminta izin auditor. Bukan hanya auditor, diperlukan juga restu dari wali kota dan sekretaris daerah.

“Sudah ada surat edaran kepada seluruh SKPD untuk belum melakukan TL. Kalau pun harus TL karena agenda penting, pertama harus seizin auditor, selanjutnya wali kota, dan sekkot. Pemberitahuan izin itu diperlukan agar auditor tahu adanya TL atau seperti apa, ketika ingin memeriksa sebuah SKPD. Intinya, kita menyediakan semua permintaan dari pihak BPK. agar proses audit bisa berlangsung lancar,” tegas Tahlis

Tahapan pemeriksaan BPK itu akan berujung pada pembuatan laporan selama lima hari. Sebelumnya, audit yang dilakukan sekitar 7 orang itu akan melewati pemeriksaan dokumen, lalu turun ke lapangan, “Mereka tetap akan turun ke lapangan, untuk menyesuaikan administrasi yang telah diperiksa dengan di lapangan. Proses pemeriksaan administrasi semuanya terpusat di kantor inspektorat,” tambah Tahlis.

Reporter: Gito Mokoagow

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here