Begini Penjelasan Kadis Sosial Soal Penyaluran Bantuan Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19

0
144
Begini Penjelasan Kadis Sosial Soal Penyaluran Bantuan Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Headline Kotamobagu
Sarida Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) disertai paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Kotamobagu, telah dilaksanakan.

Hal Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Sarida Mokoginta SH, mengatakan penyaluran bantuan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Sosial NOmor: 19/HUK/2020 tentang Data terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020. “Kami mengikuti ketentuan dan mekanisme yang ada dalam penyaluran sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Sarida, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan, data penerima CBP, CBPD dan paket sembako adalah data terbaru yang sudah diperbaharui. “Setiap tahun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) wajib diperbaharui oleh pemerintah daerah, termasuk di tahun 2020 ini. Dalam setahun kami melakukan 2 kali verifikasi data, yang kemudian diusulkan untuk ditetapkan lewat keputusan menteri sosial. Data penerima inilah yang kami jadikan acuan dalam penyaluran bantuan ke masyarakat,” jelasnya.

Lanjutnya, DTKS diverifikasi kembali sebelum menyalurkan bantuan. “DTKS yang sudah ada kami kirimkan terlebih dahulu ke desa dan kelurahan untuk dilakukan verifikasi lapangan. Ditahap ini bersama fasilitator desa dan kelurahan memverifikasi data penerima yang sudah meninggal, pindah domisili atau sudah masuk dalam kategori mampu dan lain-lain. Hasil verifikasi ini kemudian ditandatangani sangadi dan lurah kemudian kita jadikan acuan dalam pemberian bantuan,” tambahnya.

Dalam penyalurannya, ia mengungkapkan diatur Peraturan Wali Kota (Perwako) nomor: 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai Sumber Tunggal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Kotamobagu. Dalam Perwako itu, diatur penanganan kelompok masyarakat yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

“Bagi masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin namun tidak terdata dalam DTKS, bisa diusulkan desa dan kelurahan dengan membuat berita acara dan ditandatangani kepala desa atau lurah setempat. Jadi kami tetap membuka ruang untuk penambahan data jika dalam pelaksanaannya masih terdapat kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan,” ungkapnya. (guf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here