BPMPD Bakal Pidanakan Eks Sangadi Bai’

0
434
BPMPD Bakal Pidanakan Eks Sangadi Bai' Boltim
Kepala BPMPD Boltim, Rusdi Gumalangit

ZONA BOLTIM – Pemecatan oknum Sangadi (Kepala desa,red) Bai’ Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang diduga melakukan penyelewengan anggaran desa, sepertinya berdampak tidak hanya permasalahan administrasi saja, namun berpotensi diproses hukum pidana.

Ancaman pidana itu berpotensi terjadi jika seandainya oknum sangadi tersebut masih ngotot tidak menerima putusan Pemerintah daerah (Pemda) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Boltim. “Tolong tulis, bilang saya sendiri yang akan pidanakan sangadi tersebut!,” tantang Kepala BPMPD Boltim, Rusdi Gumalangit, di kantornya, Jumat (19/9).

Sebelumnya, melalui mantan sangadi desa Bai’, Jubur Mamonto dalam pernyataan sikapnya, tidak menerima dirinya dipecat dan membalas perlakuan Pemda Boltim tersebut dengan melakukan boikot/penyegelan Sekolah Dasar Negeri (SDN) I Bai’. Aksi itu dilakukan sejak Senin pekan lalu.

“Lahan sekolah itu milik keluarga isteri saya yang ‘dipinjamkan’ karena terjadi kontrak politik. Kami sekeluarga menyesal karena dulu sangadi pertama (ayah mertua,red) saya sudah berkorban hingga jadi desa definitif. Ternyata hanya sekian tahun menjabat akhirnya ayah mertua saya diganti, dan sekarang pun jabatan saya tidak selesai. Keluarga sangat kecewa padahal semua bangunan berdiri di atas lahan keluarga,” ungkap Jubur.

Pihak keluarganya pun hingga berita ini diturunkan belum berencana membuka segel di sekolah tersebut karena menurut mereka, hal tersebut selain merupakan bentuk protes terhadap pemerintah, juga agar membuat penyadaran pada masyarakat supaya mengetahui hasil sumbangsih keluarga mereka terhadap desa tersebut seperti apa.

“Surat hibah yang diterbitkan Pemda itu hanya merupakan formalitas saja, agar desa Bai’ menjadi desa definitif saat pemekaran di tahun 1995 silam,” bebernya.

Tak hanya itu, Jubur mengancam aset desa lain milik keluarganya seperti, lapangan, lahan di tempat warga, dan lahan Taman Kanak-Kanak (TK) akan ditariknya lagi. “Kalau lahan rumah ibadah dan lahan balai desa biarkan saja. Lapangan dan TK adalah kontrak politik saya. Kalau masa jabatan saya selesai secara baik-baik maka tidak akan begini jadinya,” tandas Jubur, sembari mengatakan dirinya masih mempunyai masa jabatan setahun lagi.

Peliput: Gito Mokoagow

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here