Bupati Boltim Minta YPBSU Transparan Soal Dana

0
370
Bupati Boltim Minta YPBSU Transparan Soal Dana Boltim
Bupati Boltim, Sehan Landjar

ZONA BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar mempertanyakan penggunaan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari PT.Newmont Minahasa raya yang dikelolah Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara (YPBSU).

Hal tersebut dipertanyakan Bupati lantaran penyaluran dananya hingga saat ini belum diketahui digunakan untuk kegiatan apa saja untuk daerah Boltim dan Minahasa Tenggara (Mitra).

“Sampai pada saat ini Pemkab Boltim tidak tahu dananya digunakan untuk kegiatan-kegiatan apa saja. Sejak saya menjabat Bupati dari tahun 2010 lalu sampai saat ini tidak ada laporan dari YPBSU ke pemkab, padahal dananya itu adalah milik Pemkab Boltim,” katanya.

Diakuinya, memang selama ini pihak YPBSU banyak membantu Boltim, namun kata Sehan, kami ingin mereka transparan atas penggunaan dananya. “Saya harap mereka harus melibatkan Pemda Boltim untuk memaparkan dana sebesar itu digunakan untuk kegiatan apa saja. Dan kami juga meminta pihak YPBSU menyerahkan sisa dananya ke Pemkab Boltim, karena memang dana CSR itu adalah milik daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut Sehan menguraikan, setiap tahunnya ada dana penelitian sebesar Rp 5 milliar. Pihaknya meminta YPBSU menjelaskan dana sebesar itu diperuntukkan pada penelitian apa saja.  “Setahu saya boltim aman-aman saja selama ini tidak ada persoalan yang mendasar, jadi buat apa penelitian, itu namanya pemborosan,” ujarnya

Sementara itu, Devi Mantiri selaku pengurus YPBSU mengungkapkan, semua program dan admisntarsi keuangan dilaporkan kepada pembina yang diketuai oleh Menko kesra. Program yang dilaksanakan yayasan adalah usulan masyarakat melingkupi bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi dan lingkungan hidup.  “Untuk Boltim ada 7 desa binaan. Sesuai program road map per desa, dialokasikan Rp 450 juta. Mereka yang susun programnya,” terangnya.

Terkait permintaan Bupati untuk menjelaskan aliran dana tersebut, pihaknya berencana akan mengundang kedua kepala daerah dalam rapat pembina yang dilaksanakan setahun sekali. “Kami transparan hingga saat ini. Pertanggungjawaban kami hanya kepada pembina bukan kepada lain-lain sesuai undang-undang yayasan. Dana ini inisiatif pemerintah pusat sebelum ada putusan akhir.” tegas Devi.

Peliput: Gito Mokoagow

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here