Bupati Dorong Desa Keluar Dari Zona Merah Pengelolaan Dandes

Bupati Dorong Desa Keluar Dari Zona Merah Pengelolaan Dandes Bolmong
Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow saat memberi sambutan pada kegiatan Bursa Inovasi Desa.

ZONA BOLMONG –  Sejumlah desa di Kabupaten Bolmong masuk zona merah dalam pengelolaan Dana Desa (Dandes). Oleh karena itu, Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, terus mendorong semua terus memperbaiki sistem pengelolaan Dandes agar bisa keluar dari zona tersebut.

Menurut bupati, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat soal pengelolaan Dandes di 200 desa sudah diserahkan dan telah berada di tangannya. Dari pemeriksaan itu, ada sejumlah temuan yang didapat dan harus ditindaklanjuti oleh setiap desa bersangkutan. “Pemeriksaan inspektorat itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi membantu memperbaiki segala kekurangan soal pengelolaan dana desa,” kata bupati, saat memberi sambutan pada kegiatan Bursa Inovasi Desa di gedung Bagas Raya Yadika, Desa Kopandakan II, Rabu (14/9).

Bupati menyebut, Kabupaten Bolmong adalah daerah pertama yang membagi zonasi pengelolaan dana desa. Ada zona hijau, kuning dan merah. “Menurut BPK kita adalah kabupaten pertama yang telah membagi zonasi. Ada beberapa desa yang masuk di zona merah. Untuk itu saya perlu berkoordinasi dengan para pendamping desa agar desa-desa itu bisa keluar dari zona merah ini. Saya akan panggil satu persatu sangadi yang desanya masuk zona merah atau kuning dan bersama inspektorat memperbaikinya,” sebut bupati.

Pada kesempatan itu, bupati juga mengingatkan agar semua sangadi memanfaatkan dana desa sesuai peruntukkannya dan selalu mengacu pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. “Yang saya garis bawahi, jangan sampai ada dana desa yang masuk di kantong pribadi. Ini harus dihindari agar tidak tersangkut masalah hukum,” tegas bupati.

Disisi lain, bupati juga meminta para pendamping desa untuk mengarahkan para sangadi agar tidak salah dalam mengelolah dana desa. “Jangan mengarahkan yang salah kepada sangadi. Program dan kegiatan yang dilaksanakan betul-betul dibutuhkan masyarakat. Jangan ada kepentingan dari pendamping desa dengan memasukanp program sesuai keinginan (pendamping desa) sendiri,” tambah bupati. (trz)

Leave a Response