Dana DAK Pemkot Rp 13,3 Miliar Bakal Dipangkas

0
242
Dana DAK Pemkot Rp 13,3 Miliar Bakal Dipangkas Kotamobagu
Tahlis Gallang

ZONA KOTAMOBAGU – Surat edaran menteri keuangan RI Nomor SE-10/MK.07/2016, tentang pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik secara mandiri tahun anggaran 2016, menjadi buah simalakama bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu. Pasalnya, di tengah proses lelang yang dilaksanakan Unit Layanan Pengadaan (ULP), bahkan sudah ada pemenang untuk sejumlah proyek fisik, Pemkot harus melakukan pemotongan sebesar 10 persen dari total DAK yang diterima.

Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu, Tahlis Gallang mengatakan, meski Pemkot bersikeras melakukan keberatan atas edaran tersebut, namun tetap akan dilakukan pemangkasan 10 persen dari total DAK sebesar Rp 133.900.000.000 oleh pemerintah pusat.

“Ada sekitar tiga belas miliar yang harus kita potong. Masalahnya, sudah ada proyek yang dilelang, dan juga ada pemenang sampai pada tahap SPK. Itu bisa beresiko hukum bagi pemerintah daerah. Di sisi lain, kalau pemerintah daerah tidak melakukan pemotongan sepuluh persen ini, maka pemerintah pusat yang akan melakukannya,” ungkap Tahlis saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, Pemkot juga harus melakukan koordinasi dengan pihak DPRD Kotamobagu. Mengingat, APBD tahun 2016 merupakan produk bersama dengan DPRD, “Kita tidak mungkin melanggar apa yang telah disepakati bersama DPRD. Kita tengah mengkaji di tingkat SKPD, lalu akan kita koordinasikan dengan DPRD,” kata Tahlis.

Namun, Pemkot sendiri berpikir pemangkasan 10 persen DAK fisik ini merupakan hal yang wajar. Menurut Tahlis, langkah yang diambil pemerintah pusat ini merupakan konsekuensi dari meminimalisir krisis keuangan.

“Ada tiga langkah yang bisa diambil Negara dalam mengantisipasi krisis keuangan, salah satunya dengan memangkas anggaran untuk belanja, yang saat ini dilakukan lewat surat edaran menteri keuangan ini. Tetapi, kita berharap agar surat edaran ini bisa ditindaklanjuti dengan PMK (peraturan menteri keuangan), agar menjadi payung hukum pemerintah daerah,” ujarnya.

Reporter : Gito Mokoagow

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here