Diduga Lindungi Perusahan Ilegal, GERAK Laporkan Kapolda ke Mabes Polri

0
339
Diduga Lindungi Perusahan Ilegal, GERAK Laporkan Kapolda ke Mabes Polri Boltim Hukum
Aktifitas perusahaan di wilayah hutan Buyat-bukaka

ZONA BOLTIM – Meski sudah dinyatakan ilegal oleh Pemkab Boltim, namun PT Sanmas Mitra Abadi yang sekarang ini sudah beralih nama PT Rihendy Tryjaya, tetap saja melakukan aktifitas di wilayah hutan Desa Buyat dan Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan.

Melenggang bebasnya perusahaan tersebut beroperasi, disinyalir karena bekingan pihak Kepolisian Polda Sulawesi Utara (Sulut). Hal itu sebagaimana penuturan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara (Sulut), Jim Robert Tindi.

Kata dia, yang namanya pertambangan di lahan hutan lindung itu tidak boleh ditolerir. Ia pun menyayangkan Kapolda Sulut mengeluarkan surat perintah untuk pengamanan daerah tersebut. “Harusnya sebagai lembaga negara, pihak kepolisian menindak yang salah. Sehingga atas dasar inilah GERAK Sulut melayangkan laporan ke Mabes Polri terhadap Kapolda Sulut,” ujar Tindi.

Bahkan aktifis Sulut ini meminta dengan tegas, agar Kapolri memberikan perhatian serius terhadap kasus pertambangan yang terjadi di Sulawesi Utara. Investor yang menabrak undang-undang menurut dia merupakan citra buruk terhadap hukum di Republik Indonesia (RI) ini.

“Investor yang membuat resah warga, menguras kekayaan alam tidak harus dilindungi. Mereka inilah yang harus diberikan peringatan keras, jangan ada lembaga atau pertambangan liar yang membegal undang-undang. Jika ini terjadi seperti di Boltim berarti citra hukum kita lemah penegakannya. Oleh karena itu, pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri wajib bertindak cepat, ” tegasnya.

Kapolda Sulut Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Wilmar Marpaung melalui Kabid Humas Polda Sulut, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wilson Damanik ketika dikonfirmasi Wartawan baru-baru ini, mengatakan bahwa Surat Perintah (Sprin) yang dikeluarkan Polda Sulut bisa diasumsikan benar, karena setiap warga Negara berhak mendapat perlindungan keamanan.

“Sebagai asumsi sementara, setelah melihat nomor Sprin dan tandatangan, saya membenarkan surat ini. Benar Sprin dikeluarkan karena sudah menjadi hak setiap warga Negara mendapat perlindungan keamanan. Namun bila hal tersebut digunakan untuk sesuatu yang melanggar aturan akan ditindaklajuti dan ditindaki, ” ujar Damanik.

Dirinya pun menegaskan jika perusahaan tambang yang beroperasi di Boltim dalam hal ini PT Sanmas tersebut ilegal, maka Polda Sulut pasti akan melakukan penindakan. “Tentu kami bertindak tegas, namun kami perlu melakukan investigasi terlebih dahulu untuk mengetahui keakuratan informasi tersebut. Jika benar, maka Polda akan tetap komitmen untuk memerangi segala bentuk kegiatan ilegal yang beraktifitas di Sulut, ” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Boltim, Pryamos, SH menegaskan sampai sekarang ini PT Sanmas yang saat ini beralih PT Rihendy tak mengantongi Izin. “Usai paripurna tanggal 17 Agustus, saya turun kelokasi. Kemungkinan Selasa (18/8) saya turun, jika benar ada aktifitas perusakan hutan secara liar, maka pihak perusakan akan ditindak tegas,” tandas Pryamos, Minggu, (16/8).

Reporter: Rahman Igirisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here