Disperindag Tak Tahu-menahu Soal Kebijakan Perusahaan Finance

0
448
Disperindag Tak Tahu-menahu Soal Kebijakan Perusahaan Finance Headline Kotamobagu
Ilustrasi

ZONA KOTAMOBAGU – Kebijakan perusahaan pembiayaan atau lebih dikenal dengan Finance, yang beroperasi di Kotamobagu, disinyalir seringkali melakukan praktek yang merugikan konsumen.  Meski begitu, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kotamobagu mengaku tidak terlalu mengerti terkait hal tersebut.

Kepala Disperindag Kotamobagu Herman Aray SIP mengatakan, untuk kebijakan masing-masing perusahaan finance, dirinya masih belum terlalu paham soal kebijakan yang diterapkan perusahaan tersebut. Khususnya terkait sanksi yang diberikan kepada penunggak setoran kendaraan.

“Selama ini, finance yang ada di kotamobagu jarang berkoordinasi dengan pihak kami, sedangkan izin saja kebanyakan finance langsung berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), minimal ada tembusannya ke pihak kami namun kenyataannya tidak pernah ada,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, pihak Disperindag akan mengusulkan hal tersebut saat rapat dengan Walikota. “Nanti akan dikonsultasikan lagi dalam rapat bersama Assisten dan Walikota,” tambahnya.

Sementara itu, banyak warga yang mengeluhkan terkait kendaraan milik mereka yang dijaminkan ke perusahaan finance, kemudian disita tanpa menunjukkan sertifikat fidusia.

“Mereka (Karyawan Finance.red) saat menyita hanya mengaku berdasarkan perjanjian yang disetujui konsumen. Sementara konsumen tidak pernah tau isi perjanjiannya, dan tak pernah diberikan dokumen tersebut. Kalau tidak salah Undang-undang melarang muatan kesepakatan sepihak seperti itu dalam perjanjian, dan bahkan terinformasi perjanjian seperti itu batal demi hukum,” ungkap Fauzan warga Mogolaing.

Senada dikatakan Junaidi warga Pobundayan, menurutnya, perusahaan pada prakteknya tidak memiliki hak eksekusi jaminan tanpa memiliki sertifikat fidusia yang dikeluarkan oleh kementian hukum dan HAM.

“Itu menyalahi aturan dan ini pidana penggelapan namanya, karena bagaimanapun kendaraan itu atas nama konsumen. Belum lagi saya dengar proses pelelanggan tanpa diketahui konsumen, bisa saja uang hasil lelangnya melebihi sisa angsurannya dan dendanya, sementara sisa dananya itu tak diserahkan ke konsumen,” ungkapnya.

Kepala seksi (kasie) Bina Usaha Investasi Daerah Disperindagkop-PM Kotamobagu, Herianty Damopolii mengatakan, selama ini pihaknya tidak pernah menerima laporan dari konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan finance ke pihak mereka. “Selama ini tidak ada konsumen yang melaporan terkait kendaraannya yang disita,” tukasnya.

Diketahui, Pemerintah Kotamobagu (Pemkot) melalui Disperindag hingga saat ini belum juga merampungkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diketahui bertujuan menjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen. Alasan pihak disperindag, pembentukan BPSK masih terkendala belum ditandatangani oleh WaliKota Kotamobagu.(fahmi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here