Evaluasi Partisipasi Pemilih Pasca Pilgub, Panwaslu Kotamobagu Gelar FGD

0
226

Evaluasi Partisipasi Pemilih Pasca Pilgub, Panwaslu Kotamobagu Gelar FGD Kotamobagu  ZONA KOTAMOBAGU – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kotamobagu kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD), dengan mengundang Komite Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan awak media, bertempat di Kantor Sekretariat Panwaslu, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Senin (21/12) sore.

FDG tersebut bertemakan ‘Evaluasi Partisipasif Pemilih Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut tahun 2015 di Kota Kotamobagu’. Salah satu fokus evaluasi adalah penyebab menurunnya tingkat partisipasi warga Kotamobagu. Sebagaimana pada penyelenggaran Pilgub sebelumnya berada di kisaran 62 %, namun kali ini menurun menjadi 53,48%.

“Isu primordial tak bisa dipungkiri menjadi salah satu isu utama, yaitu tidak adanya keterwakilan BMR yang maju sebagai Calon, serta kampanye massif yang dimainkan di media sosial untuk tidak menggunakan hak pilih. Serta regulasi tentang Kampanye kandidat, di mana Kotamobagu dan BMR sendiri tidak disentuh semua pasangan calon,” beber Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Iwan Manoppo.

Lanjut menurut Iwan, pihaknya telah habis-habisan melawan kampanye massif di media sosial yang mengajak masyarakat Kotamobagu tidak menggunakan hak pilihnya pada hajatan Pilgub. Namun tidak berdampak banyak untuk meyakinkan masyarakat.

Selain itu, tambah Manoppo, regulasi yang tidak mengizinkan tim sukses pasangan calon memasang sendiri APK, juga menjadi faktor yang membuat masyarakat tidak merasa dilibatkan dalam pesta demokrasi tersebut.

Sementara, Komisioner Panwascam Asram Abdjul menilai, salah satu faktor yang menjadi kendala, terkait data pemilih. Menurutnya, yang dipakai data capil untuk Daftar Pemilih Sementara (DPT) merupakan data dari Discapilm.

“Sering ditemui di lapangan, data Discapil masih mencantumkan nama orang yang telah meninggal meninggal. Solusinya, memang sebaiknya memakai data manual dari KPU hasil pendataan Petugas Pencatat Data Pemilih,” ujar Asram.

Herdi Dayoh Komisioner Panwas lainnya menambahkan, faktor hari kerja dan tidak ada kepentingan terlalu dekat masyarakat dengan gubernur, juga menjadi penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih.

“Ini menjadi PR untuk Panwas dan KPU agar masyarakat tidak terprovokasi isu-isu yang mengajak untuk tidak menyalurkan hak memilih,” tegas Herdi.

Sementara dari kalangan media menilai, penyebab lain terkait tingkat partisipasi adalah ketidaktahuan tim sukses pasangan calon akan regulasi baru yang mengizinkan mereka untuk membagikan selebaran atau pamflet. Sehingga banyak APK yang tidak tersalur, dan mempengaruhi pemilih untuk mengenal calon yang bertarung di Pilgub.

“Sosialisasi pendidikan pemilih tentang apa pemilihan dan politik itu sendiri, harus dilakukan. Untuk meminimilasir sikap pragmatis masyarakat yang mencederai semangat demokrasi itu sendiri,” harap Iwan menutup FGD sore itu.

Diketahui, hasil diskusi dalam FGD tersebut akan dibawa KPU dan Panwas dalam rapat evaluasi tingkat provinsi dan nasional mendatang.

Reporter: Iswahyudi Masloman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here