Hakim Bebaskan MMS dari Dakwaan, Jaksa Akan Tempuh Langkah Lanjutan

0
263

Hakim Bebaskan MMS dari Dakwaan, Jaksa Akan Tempuh Langkah Lanjutan Headline Hukum

ZONA HUKRIM – Upaya Marlina Moha Siahaan (MMS) untuk lepas dari jeratan hukum tak sia-sia. Menyusul, eksepsi (keberatan atas dakwaan jaksa) Bunda Pembaruan itu akhirnya diterima majelis hakim dalam sidang beragendakan putusan sela di Pengadilan Negeri Manado, Selasa (15/03) tadi.

Dalam putusan tersebut, majelis hakilm yang diketuai Darius Naftali, SH, MH., memutuskan menerima eksepsi penasehat hukum MMS dan menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena dinilai kabur, “Menyatakan dakwaan penuntut umum dengan register perkara nomor: PDS-04/KGBU/Ft.1/06/2015 terhadap Dra. Marlina Moha Siahaan, batal demi hukum,” ujar Naftali.

Humas Pengadilan Negeri Manado, Willem Rompies, SH., mengatakan, dakwaan jaksa tersebut terdapat ketidaksesuaian antara uraian yang didakwakan dengan penerapan pasalnya. Kata dia, dalam uraian mengenai perbuatan yang didakwakan, MMS dalam dakwaan kesatu didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Pada dakwan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang.

“Hal ini, berarti JPU telah menyusun dakwaan concursus realis (perbarengan perbuatan), sehingga surat dakwaan yang demikian akan menimbulkan confuse (membingungkan) dan misleading (menyesatkan). Maka dakwaan dapat dikualifikasikan sebagai dakwaan yang bersifat obscuure libellum (kabur/tidak jelas),” jelas Rompies.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut Arief Kanahau SH, juga memberikan tanggapan atas putusan majelis hakim tersebut. Menurutnya, meski dalam putusan sela hakim menerima eksepsi terdakwa, bukan berarti kasus yang menjerat terdakwa ini tuntas, “Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan JPU kabur. Dan JPU akan menempuh langkah-langkah selanjutnya (perlawanan),” tegas Kanahau.

Baca juga:

Hakim Putuskan SKP2 Kasus MMS Tidak Sah

Sekda Bolmong Farid Asimin divonis Penjara

Sekadar diketahui, kasus yang mencuat sejak enam tahun silam tersebut bermula dari dana APBD Kabupaten Bolmong Tahun Anggaran 2010, yang telah tertata untuk pembayaran TPAPD sebesar Rp4,8 miliar. Dugaan tindak pidana korupsi dilakukan MMS terjadi pada TPAPD triwulan kedua sebesar Rp1 miliar dan TPAPD triwulan ke tiga sebesar Rp250 juta. Hingganya, MMS diduga secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang mengakibatkan kerugian uang negara sebesar Rp1,25 miliar.

Atas itu, MMS yang merupakan eks Bupati Bolmong dua periode (2002-2012) tersebut didakwa JPU dengan dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18, Undang-Undang RI Nomor 31, tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); Sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55, ayat (1) ke-1, jo  pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam dakwaan subsidair, MMS didakwa dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, c dan f, Undang-Undang Nomor 25, Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana‎.

Berbagai sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here