Investasi Sawit di Bolmong, Berkah atau Bencana?

Investasi Sawit di Bolmong, Berkah atau Bencana? Investigasi
Lahan bekas HGU PT WKS yang sudah ditanami sawit (F: TOPIK)

TAK seperti tahun-tahun sebelumnya, musim tanam tahun ini, sejumlah petani di Desa Bolangat, Kecamatan Sangtumbolang, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terpaksa menganggur. Salah satu warga Bolangat mengaku, biasanya memasuki awal tahun sawah garapannya sudah selesai ditanam. Namun, tahun ini menurutnya, ia dan puluhan petani lainnya harus menerima kenyataan pahit. Sawah yang telah berpuluh-puluh tahun menjadi sandaran hidup mereka, kini dikuasai oleh perusahan perkebunan kelapa sawit PT Karunia Kasih Indah (KKI).

Warga menuturkan kehadiran PT KKI di Desa Bolangat awalnya tidak dipersoalkan, karena saat itu dalam sosialisasinya pihak perusahaan mengatakan, area penanaman kelapa sawit hanya pada lahan yang tidak dikelola masyarakat atau lahan tidur. Tidak heran warga dengan sukarela menjual lahan mereka kepada perusahaan, meski hanya dihargai Rp 750.000/hektare.

Demo Penolakan

Namun, di penghujung 2015 perusahaan mulai berulah. Dengan alasan sudah ada transaksi jual-beli, perusahaan mulai menyerobot lahan pertanian yang sudah bertahun-tahun digarap petani.

Sebagai bentuk penolakan  atas  penguasaan lahan mereka, pada Senin (9/11/2015) ratusan petani warga Bolangat kemudian menggelar aksi demo di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong. Dalam aksinya massa menuntut Pemkab Bolmong menghentikan aktivitas PT KKI di lahan tersebut.

Menanggapi tuntutan pendemo, Bupati Bolmong, Salihi Mokodongan mengatakan aktivitas bercocok tanam warga dapat terus berjalan, namun warga tidak boleh merusak lahan perkebunan sawit.

“Saya ada di pihak rakyat tapi tidak bisa melanggar aturan,” tegas Salihi di hadapan pendemo saat itu.

Salihi juga memerintahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, untuk turun melihat langsung kondisi di lapangan.

Memicu Konflik

Hasil penelusuran Topik pada Januari 2016 mendapati di atas lahan tersebut sudah ada penaman kelapa sawit. Bakri (52) warga setempat mengatakan, beberapa bulan terakhir PT KKI sudah melakukan penanaman di lahan itu.

Kepada Topik Bakri mengaku mengalami kesulitan ketika menggarap sawahnya. Hal tersebut disebabkan karena di saat yang sama perusahaan juga melakukan aktivitas penanaman.

Senada dengan Bakri, beberapa petani warga Bolangat yang berhasil ditemui Topik juga mengaku resah dengan sikap Pemkab Bolmong. Menurut mereka pernyataan Salihi saat menerima pendemo beberapa waktu lalu, tidak menyelesaikan masalah. Apalagi sikap sang Bupati yang terkesan “cari aman”. Di satu sisi Bupati mempersilakan warga tetap menggarap, namun di sisi lain Bupati juga mengizinkan aktivitas perusahaan di lahan yang sama.

Padahal menurut warga, sikap atau kebijakan Salihi itu jika dijalankan dapat memicu terjadinya konflik. Apalagi bila karyawan perusahaan dan warga sama-sama ngotot. Warga menduga kebijakan tersebut diambil Salihi karena sang Bupati tidak mengetahui kondisi di lapangan.

Kelicikan

Dari pengamatan Topik, di lahan yang sudah ditanami warga, berdiri patok-patok kayu. Antara patok yang satu dengan yang lainnya berjarak kurang lebih sepuluh meter. Menurut warga, patok-patok tersebut sengaja ditancap karyawan perusahaan sebagai penanda akan ditanami sawit.

Memang, perusahaan tidak melarang petani ikut menggarap lahan tersebut. Namun, warga menuturkan perusahaan membuat aturan yang aneh-aneh. Misalnya, dalam menggarap lahan, tidak boleh menggunakan traktor dan alat lainnya termasuk tenaga hewan. Warga meyakini aturan tersebut dibuat sebagai strategi perusahaan agar petani meninggalkan sawah garapannya.

Selain itu, kelicikan PT KKI juga terlihat dari tindakan perusahaan tersebut yang memindahkan aliran irigasi dengan membuat saluran air sendiri. Akibatnya, selain irigasi tidak berfungsi, sarana pertanian berupa Dam Parit yang baru dibangun dengan menggunakan dana APBD tahun 2015 menjadi mubazir.

Sepak Terjang

Dari informasi berbagai sumber Topik menyebutkan, lahan pertanian yang digarap warga adalah lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Wahana Klabat Sakti (WKS). Dari mereka pula terungkap, izin HGU perkebunan kelapa itu sudah berakhir pada awal tahun 2008.

Fakta terkait PT WKS tersebut juga diperjelas oleh pernyataan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Bolmong, Usman Bukhari, yang menyebutkan HGU atas nama PT WKS tidak terdaftar di KPPT Bolmong. Bukhari menuturkan, selama memimpin KPPT Bolmong sepengetahuannya pihak PT WKS tidak pernah mengurus perpanjangan izin perusahaan termasuk Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Tak hanya itu, dari dokumen yang berhasil diperoleh Topik, yakni Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Nomor : 160/DPRD/ 520 tertanggal 7 Agustus 2006 yang ditandatangai Ketua DPRD Sulut Drs. Syachrial K. Damopolii, MBA, menyimpulkan; PT WKS telah melakukan alih fungsi lahan, dari lahan perkebunan menjadi lahan pertanian.

Dengan alasan itu pula dalam surat tersebut, DPRD Provinsi Sulut merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sulut untuk tidak memperpanjang izin HGU atas nama PT WKS.

Tindak Pidana

Selain itu, DPRD Provinsi Sulut juga merekomendasikan kepada Polda Sulut untuk mengusut tuntas atas pelanggaran hukum yang dilakukan pihak PT WKS, yakni menebang pohon kelapa dan mengalihkan fungsi lahan tanpa melaporkan kepada pemerintah.

Namun anehnya, penguasaaan PT KKI atas lahan tersebut menurut Humas PT KKI, Sudibyo Lasabuda, berdasarkan transaksi jual-beli antara PT WKS dan PT KKI pada Agustus 2015. Sudibyo berdalih, meski sebagai pemegang izin HGU sudah berakhir, namun PT WKS memiliki hak keperdataan, sehingga perusahaan itu berhak menjual atau mengalihkan lahan tersebut ke pihak lain.

Tetapi, dalih Sudibyo tersebut tidak beralasan. Dari semua regulasi yang keluarkan pemerintah terkait HGU, tidak satu pun menyebutkan bahwa pemegang izin HGU yang tidak mengusahakan lahan sesuai dengan peruntukannya atau menelantarkannya, memiliki hak perdata atas lahan tersebut.

Justru pada Pasal 29 Ayat 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyebutkan bahwa penolakan perpanjangan izin HGU dengan alasan ditelantarkan, kepada pemegang hak tidak diberikan penggantian berupa uang untuk penyerahan tanah yang bersangkutan dan tanaman yang di atasnya.

Kongkalikong

Parahnya, pengalihan izin HGU seperti yang dilakukan PT WKS tersebut, bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, pada awal tahun 2013 tercatat ada PT Lido Jaya juga melakukan hal yang sama. Lahan HGU yang berlokasi di Kelurahan Inobonto 1 (dulunya masuk wilayah Desa Solog Kecamatan Lolak) dialihkan ke PT Anugerah Sulawesi Indah (ASI).

Penguasaan PT Lido Jaya atas lahan seluas 100 ha tersebut berdasarkan Buku Tanah atau Sertifikat HGU No. 1/Desa Solog, atas nama PT Lido Jaya tertanggal 12 November 1987. Dari sertifikat tersebut diketahui, izin HGU diberikan untuk dimanfaatkan sebagai lahan tambak budidaya udang.

Namun, dari penelusuran yang dilakukan Topik, terungkap pemanfaatan atas lahan HGU oleh PT Lido Jaya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Kesaksian warga Kelurahan Inobonto I menyebutkan pengelolaan lahan HGU tersebut oleh PT Lido Jaya hanya berlangsung kurang lebih 2 tahun, yakni dari tahun 1987 sampai 1989. Padahal, izin HGU itu baru berakhir pada 11 Maret 2012.

Anehnya, meski ditelantarkan selama 23 tahun, pada tanggal 14 Januari 2013 PT Lido Jaya bisa mengalihkan HGU tersebut kepada PT ASI dengan ganti rugi sebesar Rp 2.500.000/ha atau Rp250 juta untuk 100 Ha.

Konfirmasi Topik kepada Direktur Utama PT ASI mendapatkan jawaban yang serupa dengan Sudibyo. Kekompakan PT ASI-Sudibyo dinilai wajar, karena PT ASI dan PT KKI tergabung dalam kelompok usaha yang sama, yakni Izzisen Group. Dan juga dengan pemilik yang sama, Dwi Tjiptodharmono.

Tak Beroperasi

Dari informasi yang dihimpun Topik menyebutkan, rencana investasi perkebunan sawit melalui kelompok usaha Izzisen Group di Kabupaten Bolmong sudah dimulai sejak 2009. Bahkan, pada 2012 salah satu perusahaan Izzisen Group, yakni PT Inobonto Indah Perkasa (IIP) telah melakukan presentasi dan sosialisasi kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Namun entah kenapa, sampai saat ini perusahaan tersebut belum melakukan aktvitas sebagaimana mestinya. Bahkan sejumlah warga di Kecamatan Bolaang mengklaim PT IIP dan PT ASI sudah tidak beroperasi.

Tjiptodharmono yang ditemui Topik saat sosialisasi Dokumen Amdal PT KKI beberapa waktu lalu membantah informasi tersebut. Menurut Tjipto, kegiatan PT IIP dan PT ASI tetap berjalan sebagaimana biasanya.

“Aktivitas perusahaan saat ini masih fokus pada kegiatan penanaman,” ujar Tjipto.

Namun, dari hasil penelusuran Topik, ternyata pernyataan Tjipto tersebut berbeda dengan fakta yang ada. Di atas lahan bekas HGU PT Lido Jaya misalnya, tidak ditemukan tanaman sawit. Selain itu, kantor PT IIP yang berlokasi di Desa Ambang, Kecamatan Bolaang Timur, juga terlihat tidak ada aktivitas. Dari keterangan warga setempat, diketahui sudah setahun lebih PT IIP tidak berkantor di tempat itu.

Berkah atau Bencana?

Kehadiran investasi seperti kelompok usaha Izzisen Group mestinya membawa kabar gembira bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bolmong. Apalagi sejumlah aturan yang berkaitan dengan usaha perkebunan, memberi jaminan terwujud kesejahteraan itu.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan misalnya dalam Pasal 3 huruf a menegaskan, penyelenggaraan perkebunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Bahkan, untuk melindungi usaha atau kegiatan masyarakat yang sudah lebih dulu ada. Salah satu kriteria Kelayakan Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), harus memastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Namun herannya, kelompok usaha Izzisen Group lewat PT KKI justru menggusur petani yang sudah lama ada. Kalau sudah begini, maka kehadiran investasi di Bolmong bukanlah lagi sebagai berkah melainkan bencana.(*)

Sumber: Tabloid Topik, Edisi Maret 2016

Leave a Response