Kapolri Pertegas Soal Penanganan Penebar Kebencian di Medsos

0
253

Kapolri Pertegas Soal Penanganan Penebar Kebencian di Medsos Hukum

ZONA HUKRIM – Bagi mereka yang aktif berkomunikasi di internet, khusunya yang biasa ceplas-ceplos di jejaring sosial, kini perlu lebih hati-hati. Penebar kebencian melalui berbagai media, termasuk media sosial (Medsos) seperti facebook, berpotensi diancam pidana.

Hal itu disusul keluarnya surat edaran Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, soal penanganan ujaran kebencian untuk Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia. Surat edaran itu menjelaskan cara penanganan sebuah pernyataan yang dinilai menyebar kebencian agar tidak meluas dan menimbulkan konflik sosial.

Berdasarkan salinan yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum Polri, surat edaran yang sudah dibahas sejak masa kepemimpinan Jenderal Sutarman itu diformalkan dengan Nomor SE/06/X/2015. Surat tersebut ditandatangani Badrodin pada 8 Oktober 2015 dan telah disebarkan ke daerah-daerah.

“Untuk menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas,” bunyi surat tersebut.

Untuk mencapai tujuan itu, ada empat poin instruksi tindakan preventif yang harus dilakukan di kala terjadi persoalan terkait ujaran kebencian. Pertama, setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian.

Kedua, personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.

Ketiga, setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan, antara lain memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat.

Selain itu, polisi juga harus melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian, mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian, mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Jika tindakan preventif di atas sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut Kapolri, alasan dikeluarkan edaran itu untuk melindungi anggotanya dalam menegakkan hukum, “Selama ini banyak anggota yang ragu-ragu antara kebebasan berbicara dengan penebar kebencian. Padahal semua itu ada di aturan formalnya di UU,” beber Kapolri sebagaimana dilansir detik.com Sabtu (31/10).

Kapolri tidak cemas dicap demokratis dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut. Demokratis harus sesuai aturan. “Demokratis itu bukan berarti bebas melanggar UU. Tetap koridornya tidak melanggar norma hukum,” tegas Kapolri.

Bentuk Ujaran Kebencian

Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan,
2. Pencemaran nama baik,
3. Penistaan,
4. Perbuatan tidak menyenangkan,
5. Memprovokasi,
6. Menghasut,
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Aspek Ujaran Kebencian

Selanjutnya, pada huruf (g) disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku,
2. Agama,
3. Aliran keagamaan,
4. Keyakinan atau kepercayaan,
5. Ras,
6. Antargolongan,
7. Warna kulit,
8. Etnis,
9. Gender,
10. Kaum difabel,
11. Orientasi seksual.

Media Ujaran Kebencian

Kemudian, pada huruf (h) disebutkan bahwa “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye,
2. Spanduk atau banner,
3. Jejaring media sosial,
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi),
5. Ceramah keagamaan,
6. Media massa cetak atau elektronik,
7. Pamflet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here