Kasus Hutan Garini Boltim, Komnas HAM: Ada Pembiaran dan Intimidasi

0
248
Kasus Hutan Garini Boltim, Komnas HAM: Ada Pembiaran dan Intimidasi Boltim Headline
Tampak 3 orang Tim Komnas HAM didampingi warga

ZONA BOLTIM – Terbengkalainya proses hukum dugaan pengrusakan hutan Garini di Desa Buyat Barat, Kecamatan Kotabunan, Boltim, oleh PT Sanmas Mitra Abadi yang merupakan kontraktor PT Kutai Surya Minning dan PT Rihendy Trijaya, membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun turun tangan.

Pantauan zonabmr.com, pada Selasa (26/04) malam, Tim Komnas HAM tiba di Boltim dan langsung melakukan pertemuan dengan masyarakat di Cafe Bubuan, desa setempat. Dalam pertemuan itu, sejumlah warga kembali mengadukan permasalahan yang dihadapi, sembari memberikan sejumlah dokumen dan foto aktifitas perusahaan.

“Kami awalnya mengadukan masalah ini ke Pemkab dalam hal ini Dinas ESDM Boltim. Kemudian pengaduan kami ditindaklanjuti Dinas ESDM dengan surat terguran nomor D.11/ESDM/165/VIII/2015 yang ditujukan kepada PT Rihendy Trijaya,” kata Ivan Paputungan, perwakilan warga setempat kepada Tim Komnas HAM.

Lanjutnya, pihak Dinas ESDM juga menyurat ke Pemerintah Provinsi dengan surat nomor D.11/ESDM/166/VIII/2015. Hal itu dilakukan dengan alasan karena Pemerintah Provinsi yang berwenang soal perizinan perusahaan.

Namun, kata Ivan, setelah selang beberapa bulan tak ada tindaklanjut dan kejelasan atas laporan itu, pihaknya pun kemudian melakukan konfirmasi ke provinsi. Didapati, ternyata Dinas ESDM tak pernah menyurat ke provinsi, “Pihak Pemprov menyebutkan tidak ada surat yang masuk dari Pemkab. Mereka malah meminta salinan surat Dinas ESDM tersebut dari kami,” aku Ivan dan sejumlah warga yang juga mengungkapkan banyak kejanggalan dan dugaan perbuatan melawan hukum pihak perusahaan maupun pihak keamanan Polda Sulut. (Baca Juga: Diduga Lindungi Perusahan Ilegal, GERAK Laporkan Kapolda ke Mabes Polri)

Kepada zonabmr.com, Komisioner Komnas HAM Siane Indirani, didampingi anggota Vella Oktariani dan Ana Munasiruh mengatakan, mengatakan selain benar ada pelanggaran oleh perusahaan, bukti yang diperoleh pihaknya sudah lebih dari cukup, “Ini bukti-bukti sudah lebih dari cukup,” kata Siane usai pertemuan dengan warga, sembari menyebut permasalahan hutan garini juga ada pembiaran Pemerintah Daerah dan juga intimidasi ke warga dari pihak keamanan dalam hal ini Polda Sulut.

Lebih lanjut dijelaskannya, Komnas HAM turun melakukan penyelidikan berdasarkan surat pengaduan nomor 32/LAP/BB/VIII/2015. Surat pengaduan itu sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan surat bernomor 0.286/K/PMT/III/2016 tertanggal 15 Maret 2016.

Surat 15 maret tersebut pada intinya meminta Kapolda Sulut untuk memberikan penjelasan soal tindakan kepolisian dalam memberikan pengamanan di lokasi dan tindak lanjut laporan masyarakat ke Ditpropam Polda Sulut No. STPL/98/VIII/2015/Bag aduan tertanggal 7 Agustus 2015 atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan memaksa warga untuk membuat pernyataan yang dilakukan Kapolsek Kotabunan bersama 2 (dua) orang anggota Polresta Manado.

Baca Juga:

Pemkab Tegaskan PT Sanmas Merupakan Perusahan Ilegal

Tanpa IUP, PT Rihendy Gasak Hutan Garini Boltim

Pemkab Bakal Proses Hukum PT Rihendy Tryjaya

Usai menemui warga, pada Rabu (27/04) besoknya, Tim Komnas HAM atas permintaan warga turun meninjau langsung lokasi hutan Garini. Menggunakan kendaraan Jeep, selang dua jam sekira pukul 11.00 Wita, tim tiba di lokasi, “Benar masih ada aktifitas perusahaan. Itu terlihat dari sejumlah kendaraan perusahaan yang mengangkut bahan bakar minyak menuju lokasi,” kata Siane kepada zonabmr.com di lokasi perusahaan.

Di hari yang sama, Tim Komnas HAM kemudian lanjut menuju Desa Tutuyan untuk menemui Bupati Boltim Sehan Landjar. Namun sayang, hari itu Eyang—sapaan akrab Bupati Boltim—sedang tidak berada di tempat. Tim Komnas HAM pun lanjut menuju Manado untuk mengunjungi Polda Sulut.

Mutiara Potabuga, salah satu warga Desa Buyat Barat yang ikut mendampingi tim Komnas HAM di Polda Sulut mengatakan, usai menemui pihak Polda tim langsung menuju Jakarta, “Dari Polda Sulut, Tim Komnas HAM langsung menuju Jakarta menemui kementerian terkait. Kami yakin Komnas HAM serius menangani kasus ini,” kata Mutiara via seluler saat dikonfirmasi zonabmr.com, Rabu (27/04).

Sekadar diketahui, sedikit 9 orang warga Desa Buyat Barat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Kotabunan atas laporan PT Sanmas Mitra Abadi. Mereka dilapor karena dianggap menghalangi kegiatan perusahaan.(met)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here