Kasus Perusahaan Sawit di Bolmong, Benny Rhamdani: Masalah Ini Pasti Saya Kawal

0
212
Kasus Perusahaan Sawit di Bolmong, Benny Rhamdani: Masalah Ini Pasti Saya Kawal Bolmong Headline
Benny Rhamdani

ZONA BOLMONG – Penolakan penguasaan lahan untuk dijadikan perkebunan sawit oleh Izisen Grup selaku induk perusahaan pengembang kelapa sawit di Bolmong, terus berlanjut. Kali ini penolakan dinyatakan Wakil Ketua Komite I DPD-RI, Benny Rhamdani.

Ia menduga dalam upaya perusahaan menguasai ratusan hectare (Ha) lahan hak guna usaha (HGU) di Kecamatan Lolak dan Sangtombolang, ada mafia lahan yang terlibat. Menurutnya, lahan yang pernah dikuasai PT Mongondow Indah (MI) dan PT Wahana Klabat Sakti (WKS) tersebut, kasusnya mirip yang terjadi pada 2006 lampau.

“Saat itu saya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).  Bersama Syachrial Damopolii yang menjabat Ketua DPRD Provinsi Sulut, kami mengeluarkan rekomendasi menghentikan semua aktivitas perusahan yang ada di lokasi tersebut,” kata Benny.

Dia menjelaskan, kenapa penguasaan HGU oleh perusahaan itu harus diputuskan saat itu juga, karena dari hasil laporan dan temuan di lokasi, ternyata kontrak perusahan tidak sesuai dengan peruntukkan. Perusahan tidak mengikuti keputusan yang tertera dalam kontrak.

“Jadi masalahnya, misalkan luas lahan 100 Ha, perusahan hanya menanami 10 Ha dengan pohon kelapa agar supaya saat ada pemeriksaan, mereka memiliki bukti. Tapi, sebenarnya bukan itu tujuan dari perusahan. Ternyata sertifikat itu digadaikan di bank oleh pemegang HGU dan dananya dikelola di tempat lain. Itu fakta yang kita temukan sehingga kenapa itu langsung dihentikan,” jelas Benny.

Benny  mencurigai bahwa pengelolaan HGU dari PT WKS kepada PT Izisen Grup saat ini modusnya sama, hanya ganti baju saja.

Diuraikannya, kala itu ada lima rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Provinsi usai melakukan peninjauan lapangan bersama dan rapat dengar pendapat bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Biro Hukum dan HAM Provinsi, warga Sangtombolang dan PT WKS.

Lanjutnya, DPR Provinsi menyimpulkan bahwa ditemukan telah terjadi penebangan pohon kelapa oleh PT WKS. Kedua, telah terjadi pengalihan fungsi lahan yang dilakukan pihak perusahan dari lahan perkebunan menjadi lahan pertanian.

Selain itu, kata Benny, DPRD Sulut merekomendasikan kepada Pemprov untuk tidak lagi memperpanjang izin HGU kepada PT WKS. Areal HGU yang yang sudah menjadi lahan tidur diserahkan kepada warga untuk dikelola warga demi menunjang program pemerintah.

Dan terakhir, merekomendasikan kepada pihak Polda Sulut mengusut tuntas kasus penebangan pohon kelapa dan pengalihan status lahan perkebunan menjadi lahan pertanian tanpa melapor ke pemerintah.

“Jadi, apalagi yang kurang dalam surat yang dikeluarkan DPR Provinsi waktu itu. Semua fakta hasil temuan jelas. Saya tahu persis persoalan ini. Makanya bertepatan saat ini saya ada di Komite I DPD RI, yang berkaitan masalah pertanahan, maka masalah saat ini pasti saya kawal,” kata Benny.

Sementar itu, Sudibyo Lasabuda selaku Humas Perusahaan mengatakan, dasar perusahaan masuk dan mulai membersihkan rausan hekatre (Ha) lahan tersebut karena sudah ada jual beli dari pemegang HGU dan perusahaan sawit pada 2015 ini.

“Kami sudah ke Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik (BP3MS) untuk penyesuaian rencana tataruang dan wilayah (RTRW) dan rekomendasi BP3MS bahwa lahan itu sesuai peruntukan. Makanya kami langsung melakukan pembersihan. Dan tidak ada larangan bagi warga untuk beraktivitas di lahan itu,” jelas Sudibyo.

Reporter: Wiradi Gilalom

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here