Kejari Kotamobagu Diduga “Amnesia” Sejak 11 Tahun Silam

Kejari Kotamobagu Diduga “Amnesia” Sejak 11 Tahun Silam Hukum Investigasi
Ilustrasi

ZONA HUKRIM – Kasus narkotika golongan I yang terjadi 2003 silam di Kotamobagu, hingga 11 tahun berlalu masih menyisahkan tanda tanya. Pasalnya, berkas perkara yang menyeret anak pengusaha swalayan terbesar di Kotamobagu yakni RSW alias Sanny, terkesan mengendap dan tak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu.

Sementara diketahui, berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang diketuai Frans Liemena, S.H., dalam surat putusan tertanggal 23 Januari 2004 nomor 158/PID.B/2003/PN.KTG; Pada halaman 28 alinea dua disebutkan bahwa, terbuktilah pemilik dari Narkotika jenis heroin tersebut ialah saksi Sanny. Bahkan disebutkan, dialah yang harus diajukan dalam persidangan itu dan didakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan.

Dijelaskan juga bahwa penuntut umum yang kala itu adalah Adri Notanubun, S.H., dalam dakwaannya akan mengajukan tersendiri perkara Sanny. Namun hingga perkara dengan terdakwa MP dan TR dinyatakan tidak terbukti secara sah dan dibebaskan oleh PN Kotamobagu tahun 2004, tidak ada perkara Sanny yang diajukan. Bahkan menurut pertimbangan majelis hakim tersebut, kalaupun dilakukan splitsing perkara, harusnya perkara Sanny dilimpahkan bersamaan atau tidak lama sesudah berkas kedua terdakwa.

Humas PN Kotamobagu Juply S Pansarian, S.H M.H., ketika dimintai keterangan terkait hal tersebut mengatakan, hingga saat ini belum ada berkas perkara kasus dengan terdakwa Sanny yang masuk. Namun kata Juply, terkait pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam putusan sebelumnya, itu merupakan satu kesatuan.

“Artinya hal itu (pertimbangan majelis) bisa saja jadi petunjuk. Namun dalam hal ini, hakim hanya bersifat menunggu. Terkait penyidikan ada institusi yang lebih berwenang,” jelas Pansariang kepada zonabmr.com, Kamis (12/02/2014).

Tak tersentuhnya lanjutan kasus narkotika ini membuat sejumlah warga bertanya-tanya. Buntutnya, warga menduga ada unsur kesengajaan dari pihak kejaksaan untuk tidak melanjutkan kasus tersebut, “Atau barangali pihak kejaksaan lupa hingga kasus itu tak tersentuh lagi,” beber warga yang tak ingin namanya dipublikasi.

Sementara itu, Kepala Kejari Kotamobagu, Fien Ering S.H, M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen A. H. Mayangkara S.H., saat dikonfirmasi menepis jika pihaknya dikatakan membiarkan hal tersebut. Menurut Mayangkra, kasus ini merupakan tindak pidana umum dan kewenangan proses penyidikannya ada pada kepolisian.

“Jadi, jika memang ada petunjuk dari fakta persidangan atau dalam putusan tersebut, maka pihak kepolisianlah yang berwenang untuk melakukan semisal penyelidikan, penyidikan atau penangkapan dan seterusnya. Yang kemudian di BAP dan kami menunggu berkas dilimpahkan untuk ditindaklanjuti,” jelas Mayangkara.(eldy)

Leave a Response