Kenaikan Harga Beras Dinilai Dampak Rencana Jokowi Hapus Raskin

0
309

Kenaikan Harga Beras Dinilai Dampak Rencana Jokowi Hapus Raskin BMR Nasional

ZONA NASIONAL – Berulang kali Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut praktik mafia di belakang melonjaknya harga beras. Namun itu dibantah Pengamat Pertanian Khudori. “Mungkin konteksnya Pak Gobel lebih ke kartel,” ujar Khudori dalam diskusi Waroeng Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2).

Menurut pandangannya, kebijakan pemerintah berada di balik kenaikan harga beras. Senada dengan DPR, Khudori juga menyebut rencana pemerintahan Jokowi-JK menghapus beras miskin (raskin) dan menggantinya dengan subsidi langsung berupa e-money, sebagai akar persoalannya.

“Raskin terlambat dibagikan karena katanya mau diganti e-money. Padahal itu (raskin) jadi sandaran hidup 15,5 juta masyarakat miskin,” ujar dia sebagaimana dilansir merdeka.com dalam diskusi Waroeng Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2).

Strategi pemerintah menggelar operasi pasar yang dilakukan Bulog setiap kali terjadi lonjakan harga beras, dinilai tidak efektif dan tak menjangkau masyarakat miskin. Beras Operasi Pasar yang seharusnya dijual dengan harga Rp 7.400 per liter justru dijual lebih mahal.

“Operasi Pasar itu enggak efektif. Dari Desember sampai Januari, Bulog dengan menggandeng pedagang itu telah menggelontorkan 75.000 ton beras. Ternyata ditemukan beras yang harusnya dijual Rp 7.400 per liter tidak ada yang jual segitu,” tegas dia.

Khudori juga melihat faktor cuaca menjadi salah satu penyebab kekurangan pasokan beras. Panen raya yang seharusnya terjadi Februari molor lantaran hujan terlambat datang.

“Musim paceklik bertambah panjang. Ini yang kurang diantisipasi. Salah satu yang paling mudah seberapa besar beras masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang? Biasanya 3.000 ton, sekarang turunnya luar biasa,” jelas dia.

Lain lagi masalah Raskin yang dilansir Tabloid Topik. Surat Kabar Mingguan dari Bolmong Raya ini mengungkapkan, di salah satu daerah di Sulawesi Utara tepatnya di Kabupaten Bolmong terdapat penyimpangan dalam penyaluran raskin di beberapa desa.

Dari investigasi di Desa Lolak II misalnya, diuraikan bahwa sejumlah warga penerima raskin atau Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) hanya menerima jatah Raskin 15 Kg per dua bulan. Padahal, dalam pedoman umum raskin 2015 disebutkan bahwa RTS-PM berhak menerima Raskin sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 kali dalam setahun. Hal itu pun didukung data pagu Raskin dari Pemerintah setempat yang mencatat, pada Tahun 2015 setiap bulan dialokasikan 975 Kg Raskin untuk 65 RTS-PM di Desa Lolak II.

Meski ada bantahan dari Sekretaris Desa setempat, namun sejumlah warga menyatakan pada periode September-Oktober mereka hanya menerima masing-masing 30 Kg. Jatah itu diambil dengan biaya tebus Rp 26.000. Bahkan ada warga menyebut sempat tak kebagian jatah Raskin karena terlambat mengambil di rumah kepala dusun. Kondisi serupa juga diurai terjadi di Desa Motongkat, Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here