Komisi I Ingatkan Bupati Soal Rekom BPK RI

0
360
Komisi I Ingatkan Bupati Soal Rekom BPK RI Boltim
Ketua Komisi I DPRD Boltim, Sofyan Alhabsy

ZONA BOLTIM – Jelang mutasi pejabat setingkat eselon II, III dan IV di jajaran Pemkab Bolmong Timur (Boltim) tampaknya mengundang sorotan dari kalangan legislator di DPRD setempat. Salah satunya datang dari Ketua Komisi I DPRD Boltim, Sofyan Alhabsy.

Menurutnya, meski mutasi pejabat adalah wewenang bupati sebagai pengguna, namun mutasi kali ini harus mengakomodir sejumlah saran dari BPK RI. “Bagi kami, rolling nanti mesti berpijak pada masukan BPK RI. Walau Boltim dapat opini WTP, namun masih ada SKPD yang dinilai kinerjanya belum maksimal,” ujar Alhabsy.

Punggawa Fraksi Nasional Totabuan (Nato) ini, memaparkan, dalam rekomendasi BPK RI lalu, setidaknya masih ada tiga SKPD yang bermasalah. Ketiga SKPD ini, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum (PU) hingga Dinas Pendidikan Nasional (Diknas). “Paling tidak, roling ini lebih menggenjot kinerja pemerintah. Agar supaya, di akhir masa jabatan kepala daerah pelayanan publik lebih maksimal lagi,” harapnya.

Dia juga mewarning kepala daerah tidak sembarang menempatkan pejabat tanpa didasari kualitas hingga rekam jejaknya. Apalagi sampai mengimpor pejabat dari luar daerah. “Berdayakan dulu kader – kader lokal, jangan gegabah ambil pejabat luar daerah. Terlebih sampai memakai jasa tenaga fungsional sebagai kepala SKPD,” sentilnya.

Di Boltim, saat ini, mutasi pejabat direncanakan dilakukan dalam waktu dekat. Isu mutasi pejabat pun sudah berkembang. Bahkan, informsi yang didapat, formasi pejabat telah disusun tinggal menunggu persetujuan dari Bupati Sehan Landjar.

Peliput: Gito Mokoagow

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here