Lagi, MMS Bebas dari Dakwaan

0
357
Lagi, MMS Bebas dari Dakwaan Headline Hukum
Tampak MMS usai menjalani sidang putusan di PN Manado, (F: Istimewa)

ZONA HUKRIM – Setelah beberapa kali tertunda, akhirnya sidang putusan sela kasus dugaan korupsi TPAPD yang menyeret mantan Bupati Bolmong Marlina Moha Siahaan (MMS) digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado, Selasa (18/10) siang. Majelis Hakim yang diketuai Finsen SH MH, dalam putusan selanya menyatakan menolak dakwaan Jaksa Penuntut Uumum (JPU) dan menerima eksepsi (keberatan) penasihat hukum MMS.

“Dakwaan concursus realis (meerdaadsche samenloop), sehingga surat dakwaan yang demikian akan menimbulkan confuse (membingungkan) atas misleading (menyesatkan). Maka dakwaan dapat dikualifikasikan sebagai dakwaan yang bersifat Obscure Libelum (kabur/tidak jelas dan tidak lengkap),’’ kata Ketua Majelis Hakim.

Sebelumnya, dalam eksepsi terdakwa melalui pensihat hukumnya menyebutkan keberatan bahwa dakwaan jaksa bernomor Reg.Perk:PDS-04/KBGU/Ft.1/06/2015, kabur dan harus dinyatakan batal demi hukum.

“Dakwaan jaksa disusun ala bubur manado alias tinutuan. klien kami didakwakan turut serta dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang juga. Ini kan kabur, tidak cermat, tidak jelas,” ungkap Bahrudin Ngurawan SH, salah satu tim Penasihat Hukum terdakwa MMS, saat diwawancarai zonabmr.com beberapa waktu lalu.

Sementara itu atas eksepsi penasihat hukum terdakwa, JPU Lukman Effendi dalam tanggapannya menyebutkan bahwa dakwaan yang diajukan pihaknya telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut jaksa, eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak ditopang dengan dasar hukum dan argumentasi yang menyakinkan. Keberatan penasihat hukum terdakwa, menurut jaksa telah melampaui lingkup keberatan karena menjangkau materi perkara yang menjadi objek pemeriksaan di persidangan.

Jaksa menguraikan, dakwaan yang diajukan pihaknya tertanggal 9 agustus 2016 berbeda dengan dakwaan terdahulu, karena tidak didakwa lagi dengan UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Disebutkan bahwa dakwaan jaksa kali ini berbentuk subsidaritas yakni; Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Subsider; melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No.20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menurut Jaksa, penjunctoan atau pertalian dengan pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai perbuatan berlanjut dalam dakwaan untuk terdakwa MMS, karena berdasarkan uraian ringkas dakwaan bahwa pada  09 Juni 2010, Mursid Potabuga didampingi  Jasirun Hiong Balang menuju Ilongkow dan menyerahkan uang Rp1 miliar kepada terdakwa MMS. Rumusan dakwaan itu dinyatakan untuk pertama kali terdakwa menerima dana TPAPD.

Kemudian pada 27 September 2010, disebutkan terdakwa mengatakan membutuhkan uang Rp250 juta kepada Ikram Lasinggaru, Cimmy Wua Aprianto Watung. Dan atas itu, Ikram Lasinggaru didampingi Samsul Mokodompit menyerahkan uang Rp250 juta kepada Royke Tandayu selaku sekretaris pribadi terdakwa. Rumusan tersebut dinyatakan terdakwa menerima dana TPAPD untuk yang kedua kali.

Atas dasar itu, jaksa menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan lebih dari satu kali dan merupakan kejahatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengannya menurut jaksa, penjunctoan dengan pasal 54 ayat (1) KUHP, baik dakwaan primair maupun subsidair adalah sudah tepat dan benar.

Dalam kesimpulannya, jaksa meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan jaksa sudah tepat dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara. Jaksa pun meminta majelis hakim menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, dan meminta pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.(ldy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here