Lagi, Pemkab Bolmong Digugat

0
423

Lagi, Pemkab Bolmong Digugat Bolmong

ZONA BOLMONG – Gugatan perdata kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu.

Gugatan dengan nomor register No.134/Pdt.G/2016/PN.Ktg itu diajukan oleh Biu A. Damogalad, seorang nenek berusia 81 tahun, warga Desa Motabang Kecamatan Lolak.

Dalam catatan media ini, Pemkab Bolmong di tahun 2016  telah digugat oleh keluarga mendiang Raja DC Manoppo. Gugatan perdata dengan objek sengketa lahan seluas 70 hektare yang berlokasi di Desa Tuyat, Kecamatan Lolak tersebut telah diputus PN Kotamobagu pekan lalu.

Sebelumnya, pada November lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado juga mengabulkan gugatan PT Malisya Sejahtera terhadap Surat Keputusan (SK) Penjabat Bupati Bolmong, Adrianus Nixon Watung. Diketahui SK Watung tersebut terkait dengan pencabutan sertifikat Hak Guna Usaha PT Malisya Sejahtera yang berlokasi di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar.

Sementara gugatan Penggugat Biu A. Damogalad kepada Pemkab Bolmong terkait dengan lahan atau lokasi tempat berdirinya Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Motabang dan lapangan Desa Motabang.

Dalam sidang kedua yang digelar PN Kotamobagu pada Rabu (21/12), dua dari tiga pihak Tergugat, yakni Kepala Sekolah SDN 1 Motabang dan Kepala Desa Motabang tak menghadiri persidangan. Sedangkan Tergugat Camat Lolak, diwakili Sekretaris Camat.

Akibat ketidakhadiran pihak Tergugat, sidang dengan agenda mediasi itu pun terpaksa ditunda dan dijadwalkan lagi pada tanggal 11 Januari 2017 mendatang.

Dikonfirmasi, Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Bolmong, Hardiman Pasambuna SH mengaku belum mengetahui secara pasti terkait gugatan tersebut. Menurut Pasambuna, pihaknya belum mendapat laporan dari Dinas Pendidikan Bolmong.

“Kalau ada laporan, kami akan melakukan pendampingan. Tapi mungkin mereka telah menggunakan kuasa hukum sendiri,” ujar Pasambuna, Rabu (21/12)

Senada dengan Pasambuna Kepala Dinas Pendidikan Bolmong, Drs Olii Mokodongan juga mengaku belum menerima laporan dari pihak SDN 1 Motabang.

“Sempat mendengar informasi, tapi jika terkait sidang hari ini saya tidak tahu sama sekali, karena Kepala Sekolah belum memberi laporan terkait persoalan ini,” singkat Mokodongan lewat selulernya.

Sebelumnya, Biu A. Damogalag yang ditemui beberapa waktu lalu membeberkan alasan gugatannya tersebut. Ia menuturkan, pada bulan Oktober 1962 tanah milik orang tuanya A. Damogalad di Desa Motabang dipinjam pemerintah untuk didirikan sekolah dan sebagian lagi dijadikan lapangan.

Menurut Damogalad, sebelum dipinjam pemerintah,  di atas lahan seluas kurang lebih 1 Ha tersebut tumbuh 40 pohon kelapa yang sudah berbuah, puluhan pohon pisang, mangga, langsat, dan buah-buahan lainnya.  Dan saat tanah tersebut digunakan pemerintah, semua tanaman dibabat habis.

“Waktu itu pemerintah berjanji akan membayar tanah dan semua tanamannya. Namun, sampai saat ini janji itu belum juga ditepati pemerintah,” tutur Damogalad.

Padahal, untuk mendapatkan haknya tersebut menurut nenek Damogalad  ia sudah menempuh berbagai cara. Salah satunya, pada 13 Agustus 1983 ia mengajukan laporan sekaligus surat keberatan ke Kantor Kecamatan Lolak. Surat keberatannya itu kemudian ditanggapi oleh Camat Lolak DJ H Salamu BA dengan membuat Surat Nomor: 539.7/1397/VIII/83 tertanggal 18 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Kepala Desa Motabang dan Ketua LKMD Motabang.

Intinya dalam surat tersebut lanjut Damogalad, Camat meminta kepada Kepala Desa dan Ketua LKMD secepatnya menggelar musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut agar lahan SD, tanah lapang dan lain-lainnya bebas dari segala beban hukum.

Namun anehnya,  hingga sekolah itu berganti nama dari SDC (Sekolah Dasar Centre) Motabang menjadi SD Negeri 1 Motabang pembayaran tanah dan ganti rugi tanaman belum juga dilakukan pemerintah.

Demikian pula dengan lahan yang dijadikan lapangan  Desa Motabang, meski sudah beberapa kali berganti kepala desa dan camat. Namun, penyelesaian masalah ganti rugi tanah tersebut masih sebatas janji.

“Mungkin pemerintah sengaja mengulur-ulur waktu menunggu saya mati. Agar mereka terlepas dari kewajiban membayar ganti rugi,” ujar Damogalad.

Karena tak pernah ada penyelesaian selama berpuluh-puluh tahun, Damogalad akhirnya mengajukan gugatan perdata ke PN Kotamobagu. Melaui Kuasa hukumnya Eldy S. Noerdin, SH, dalam gugatannya Damogalad menuntut Pemkab Bolmong dan Desa Motabang mengembalikan tanah miliknya tersebut.

Tak hanya itu, Damogalad juga menuntut ganti rugi sebesar Rp 3,4 miliar kepada Pemkab Bolmong atas penggunaan tanah miliknya selama bertahun-tahun.(red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here