Lokasi Eksploitasi PT BPR Tidak Sesuai Kerangka Awal Amdal

0
494
Lokasi Eksploitasi PT BPR Tidak Sesuai Kerangka Awal Amdal Boltim
ilustrasi-tambang emas

ZONA BOLTIM – Lokasi eksplorasi PT Boltim Primanusa Resources (BPR), sesuai kerangka awal analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang dipaparkan PT Sulindo Eko Konsultan, tidak memasukkan hutan Gunung Garini. Padahal, perusahan milik Jackson Kumaat itu telah lama berproduksi di wilayah Gunung Garini. Itu terungkap dalam rapat kordinasi dan penilaian kerangka awal Amdal oleh tim penyusun yang dipimpin Prof Bobi Polii, di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH), Senin (17/11) siang tadi.

“Lokasi eksplorasi seluas 1.205 hektar berada di APL (Areal Penggunaan Lain), jadi bukan di Gunung Garini. Untuk APL tidak butuh izin dari Kementrian Kehutanan,” kata Prof Bobi.

Menurut Bobi, setelah kerangka awal Amdal ini disetujui pemerintah, pihaknya baru akan turun mengambil data terbaru di lapangan. Baik
menyangkut kesehatan, kandungan merkuri di sumur-sumur warga, dampak sosial dan lain-lain. “Nanti disetujui baru turun lapangan untuk pengambilan data untuk 2014,” jelasnya.

Dengan pemaparan itu, jika IUP produksi telah diterbitkan, maka lokasi eksploitasi PT BPR akan berpindah lahan, tidak lagi di gunung Garini. Asisten III Djainudin Mokoginta dalam rapat itu meminta agar latar belakang PT BPR selama ini, termasuk aktivitas penambangan illegal mereka selama ini di Gunung Garini, dijadikan catatan khusus sebagai pertimbangan pemerintah menerbitkan IUP Produksi. “Komisi harus menjelaskan ke bupati soal sepak terjang perusahan ini. Mereka sudah menambang secara illegal, harus pula ada reklamasi disana,” kata Djainuddin.

Jamaluddin selaku Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Boltim mengakui jika PT BPR sudah menambang illegal di Gunung Garini desa Bukaka. Namun, kata dia, belum ada upaya dari pemerintah untuk mempidanakan perusahan itu. “Silahkan warga yang laporkan saja. Kita hanya menghentikan eksploitasi saja. (aktivitas) mereka adalah illegal mining (penambangan illegal),” terang Djamaluddin.

Terkait banyaknya komplen warga desa Buyat, kata inspektur tambang ini, pemerintah telah memberikan surat peringatan terakhir ke PT BPR yang wajib merek turuti. Sedangkan, Rivo Sandehang selaku Humas PT Boltim Primanusa Resources (BPR) membenarkan jika perusahan mereka sudah menerima surat peringatan terakhir dari pemerintah kabupaten Boltim. saat ini, kata Rivo, PT BPR tidak lagi berproduksi melainkan hanya eksplorasi saja. “Kita sudah terima suratnya. Aktivitas sekarang kita eksplorasi saja,” ungkapnya.

Peliput: Gito Mokoagow

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here