Menguji Hasil Kerja Wali Kota

0
307

Menguji Hasil Kerja Wali Kota Kotamobagu Zoner

TEPAT 22 September 2015 lalu, pemerintahan yang dipimpin Ir. Tatong Bara dan Drs. Djainudin Damopolii genap berusia 2 tahun, yang dirayakan salah satunya lewat zikir bersama dan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong di bilangan Kelurahan Molinow. Bagi saya, hal itu biasa-biasa saja karena terus terang banyak cara yang menjadi pilihan Wali Kota Kotamobagu dalam merayakan usia 2 tahun pemerintahan yang dipimpinnya. Tidak terlepas dari perayaan itu, ada dua hal menarik yang dapat menjadi buah pemikiran kita bersama yakni apa saja yang telah dilakukan oleh Wali Kota terpilih dalam 2 tahun kepemimpinannya, dan sejauh mana kemajuan visi kota model jasa telah dicapai?

Dua soal ujian yang terlontar itu memang berkesan sederhana dan jauh dari balutan akademis, sebagaimana berlaku pada forum tanya jawab di sebuah seminar. Dan untuk menjawabnya, maka perlu ditelisik ke belakang jejak-jejak kerja Pemerintah Kota Kotamobagu secara utuh dan menyeluruh di dua tahun terakhir. Sekadar bernostalgia, di awal terpilihnya Ir. Tatong Bara dan Drs. Djainudin Damopolii untuk memimpin Kotamobagu 5 tahun ke depan, mereka disambut dengan euphoria gegap gempita.

Optimisme di masa Wali Kota sebelumnya yang hampir meredup, secara alami menyeruak lagi ke permukaan. Harapan baru pun terbentang di depan mata sejalan dilantiknya Ir. Tatong Bara dan Drs Djainudin Damopolii September 2013 lalu. Aura harapan itu sebenarnya masih ada di sisa pemerintahan TB-JaDi yang tidak lebih seumur jagung lagi akan berakhir, dengan menguji hasil kerja yang telah dilakukan dua tahun terakhir.

Soal Ujian Pertama

Apa saja yang telah dilakukan oleh Wali Kota Kotamobagu dalam 2 tahun kepemimpinannya? Patut di akui kerja-kerja pemerintahan Kotamobagu dua tahun belakangan tak banyak diketahui khalayak ramai. Sekalipun diketahui, masih bisa dihitung dengan jari, prestasi apa saja yang telah ditorehkan pemerintah Kota Kotamobagu dan jajarannya kebawah. Mendapat predikat WTP dari BPK; Kelurahan Mogolaing mendapat penghargaan kelurahan teladan tingkat nasional; Penghargaan MDGs award target 5B atas keberhasilan menurunkan tingkat kematian ibu dan anak dari BKKBN Pusat.

Tidak itu saja, prestasi lainnya adalah penghargaan Puskesmas Gogagoman sebagai Puskesmas berprestasi tingkat Provinsi Sulut; Penghargaan E-Procurment Award tahun 2014 dari Bappenas atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik; Penghargaan Triseri and Tax Award dari Kementerian Keuangan RI atas ketertiban administrasi dan kepatuhan penyetoran pajak ke kas Negara; Kota Kotamobagu masuk dalam zona hijau dalam penerapan Inpres Nomor 2 tahun 2014 tentang rencana dan aksi daerah untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, adalah jejeran prestasi yang telah diraih 2 tahun Pemerintahan TB-JaDi.

Pun di samping itu pula, Pemerintahan Kotamobagu mengoleksi sejumlah prestasi yang kurang bersinar dan kontroversial, semisal tragedy deposito di BRI Cabang Kotamobagu yang berimbas utang pada pihak ke tiga; Pelebaran jalan di bilangan Kelurahan Kotobangon-Moyag yang bersumber dari APBN tanpa upaya ganti rugi tanah; Pembangunan pasar 23 Maret yang tak kunjung rampung. Melihat pada sejumlah prestasi 2 tahun belakangan itu maka jujur saya katakana kurang membawa dampak positif pada masyarakat Kotamabagu.

Soal Ujian kedua

Sejauh mana kemajuan visi kota model jasa bisa dicapai? Untuk menjawabnya maka takarannya mengambil data Kotamobagu dalam angka yakni tingkat perkembangan sektor tersier (baca: jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, jasa perhotelan/restoran, jasa konstruksi, jasa-jasa) yang dirilis Badan Pusat Statistik Kotamobagu. Kontribusi sektor ini 2013 saat dilantiknya Ir. Tatong Bara menjadi Wali Kota Kotamobagu secara akumulasi mencapai 27,1 %. Adapun tahun 2014 secara agregat persentase perkembangan sektor tersier ini mencapai angka 32.085 %. Bila ditelusuri secara cermat, sumbangan terbesar dari sektor tersier ini yang naik cukup tajam berasal dari sektor jasa keuangan sebagai dampak kehadiran 20 bank swasta. Sektor jasa-jasa sendiri dalam pengertian sektor rill sebenarnya masih stag, alias jalan ditempat dan belum menunjukan kemajuan yang berarti.

Mencermati pada jawaban dua soal essay yang telah dipaparkan, bisa dikatakan lingkaran kerja-kerja Pemerintah Kotamobagu masih berkutat untuk membangun demarkasi citra positif pemerintahan. Dosis program kerja pemerintahan yang digulirkan sebelumnya dan nanti belum tepat. Dan bisa dipastikan mayoritas bersifat rutinitas tahunan dan miskin inovasi. Kota model jasa adalah sebuah kota yang mirip dengan kota jasa dengan arus penggerak roda ekonominya adalah kegiatan usaha yang bersifat intangible (tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar dan diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi). Lebih rinci, jenis kegiatan usaha dimaksud seperti asuransi, usaha penyewaan, peƱata rias, usaha resparasi, konsultan, pengacara, dokter praktek, perbankkan, perhotelan dsb. Intinya, jasa bukanlah produk fisik (barang) namun condong berbentuk layanan.

Pada konteks ini, sejatinya perlu hadir kebijakan Pemerintah Kotamobagu yang mendorong tumbuh berkembangnya rupa-rupa usaha jasa sebagaimana diuraikan tadi. Celakanya sejauh ini belum ada satu pun kebijakan, program dan kegiatan di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kotamobagu yang terdengar cukup keras gaungnya dan mampu memberikan daya ungkit serta efek domino bagi pencapaian visi kota model jasa. Termasuk akan hal itu adalah empat program unggulan Pemerintah Kota Kotamobagu di tahun 2016 nanti yakni Masyarakat Ekonomi Asean, Kawasan Strategis Nasional, Smart City dan One product one village. Bisa dikatakan. hilirisasi empat program kerja ini sangat buram dan sangat sulit diproyeksikan keterkaitannya dengan visi kota model jasa. Sehingga pikiran nakal pun beterbangan, untuk apa capek-capek program kerja itu harus dikumandangkan ke mimbar publik jika tidak terkait erat dengan visi yang diusung.

Situasi ini jelas sangat mengkhawatirkan dan diperkirakan visi kota model jasa berada pada titik kritis. Tidak akan tercapai dan selesai dalam satu periode pemerintahan Wali Kota terpilih. Nada pesimis yang meruyak itu seringkali mengundang perdebatan sengit di berbagai diskusi pendek yang selalu berakhir dengan jawaban yang tidak memuaskan. Sejatinya harus segera dicari jalan keluar yang tepat dalam menjawab kebuntuan mencapai visi kota model jasa.

Jelas, Kongkrit dan Terukur

Membumikan optimisme visi kota model jasa di tengah perlambatan ekonomi nasional, bukan perkara mudah. Seandainya kewenangan Wali Kota Kotamobagu setara dengan Presiden Jokowi, yakni membuat paket kebijakan moneter dan fiscal, maka urusan mencapai visi model jasa terbilang enteng dan terbuka lebar. Sayangnya urusan moneter dan fiscal masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang mustahil akan berpindah tangan ke bupati/walikota.

Terlepas akan urusan moneter dan fiscal itu, di sisa waktu yang ada, Pemerintah Kota Kotamobagu seyogyanya harus lebih selektif meramu program kerja. Kriterianya, program kerja itu harus jelas, kongkrit dan terukur, tidak bersifat repetitif (pengulangan), padat karya serta mendorong berkembangnya jenis usaha jasa baru. Apa yang dilakukan Dinas Pertanian dan BP4K Kotamobagu menyangkut pengembangan pertanian organik adalah contoh program kerja yang jelas, kongkrit dan terukur. Komoditi yang dikembangkan cukup jelas dan kongkrit, target produksi bisa diukur, yang terpenting segmen pasar yang dibidik pun terbuka lebar. Adapun jenis usaha jasa yang berkembang adalah toko penyedia pangan organic, produsen saprodi organic, industry rumahan pengolahan hasil dll.

Sayangnya program kerja ini berkesan masih dijalankan setengah hati. Takarannya sederhana. Dukungan regulasi setingkat peraturan daerah dan atau peraturan walikota belum ada. Padahal, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistim Pertanian Organik serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian sudah memberikan signal positif peluang tumbuhnya dunia usaha di daerah berbasis potensi lokal. Mungkinkah Kepala Bagian Hukum perlu diberikan sedikit colekan dijidatnya karena menjadi biang kerok tersumbatnya regulasi tentang pengembangan pertanian organic di Kotamobagu.

Di luar itu, program kerja pembentukan badan usaha milik daerah berstatus perbankkan yang 100 % sahamnya milik pemerintah daerah dapat dipertimbangkan untuk diadopsi. Alasannya, benih-benih usaha jasa akan berkembang pesat di Kotamobagu jika ditopang kucuran kredit lunak. Sementara itu di ujung lain, sebenarnya sektor jasa keuangan sudah menggurita dengan hadirnya 20 perbankan di wilayah Kotamobagu. Namun sayangnya Pemerintah Kotamobagu memiliki keterbatasan dalam mengintervensi langsung pada bank-bank tersebut menyangkut urusan kredit usaha. Untuk itu, walau sebenarnya program ini sangat terlambat jika diagendakan sekarang, ikhtiar ini wajib dilakukan agar celah pengembangan ekonomi daerah ke depan mendapat ruang yang cukup lapang.

Akhirnya, secara obyektif nilai raport kerja pemerintahan walikota di dua belakangan sesungguhnya masih berada pada zona merah. Ikhtiar dan kerja keras masih perlu dilakukan lebih banyak lagi oleh walikota dalam mengeliatkan visi kota model jasa yang diusungnya. Jangan sampai ungkapan buruk muka cermin dibelah harus hadir di penghujung masa pemerintahan karena itu cuma menunjukkan nalar pendek yang memberikan alasan bagi masyarakat Kotamobagu untuk tidak memilih lagi di perhelatan Pemilukada nantinya.(*)

Penulis: SOFYANTO

(Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan, Hukum dan Ekonomi Terapan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here