Muslihat ala CV Rosenate Grup

Muslihat ala CV Rosenate Grup Bolmong Headline Investigasi
Agus bersama tiga rekannya saat menemui Ketua Komisi III DPRD Bolmong, Masri Daeng Masenge

Tak pernah terlintas di benak Agus Mahalung (38), CV Rosenate Grup, perusahan tempat ia bekerja akan ditutup. Sejak menjadi karyawan di perusahaan yang berlokasi di Kelurahan Inobonto I Kecamatan Bolaang itu pada November 2012, Agus mengaku tidak pernah ada masalah. Namun belakangan, sejak bulan September 2014 perusahaan distributor makanan ringan itu sudah tidak mampu membayar gaji karyawannya.

Sebagian dari karyawan yang berjumlah kurang lebih 30 orang pun dirumahkan, sementara sebagian lagi tetap bekerja, namun hanya menerima panjar gaji yang besarannya bervariasi.

Setelah tujuh bulan berjalan, pada bulan Maret 2015 manajemen perusahaan menyatakan CV Rosenate Grup resmi ditutup. Meski perusahan berjanji akan memberikan hak-hak karyawan berupa gaji dan THR yang belum dibayarkan, Namun, hingga pertengahan Juni 2015, janji perusahaan itu tak kunjung ditepati.

Menurut Agus, manajemen beralasan penutupan CV Rosenate Grup dilakukan karena perusahaan tersebut mengalami kerugian. Konon katanya, kerugian perusahaan terjadi menyusul kecelakaan lalu lintas yang dialami pemilik CV Rosenate Grup, Steve Pontoh. Kecelakaan yang nyaris merenggut nyawa Steve itu mengakibatkan sang bos harus kehilangan dua bola matanya.

Agus tidak membantah musibah yang menimpa mantan bosnya itu. Namun ia mengaku sejak peristiwa itu, tak satu pun dari karyawan CV Rosenate Grup yang pernah melihat wujud sang bos. Agus sempat mengingat, beberapa hari setelah kecelakaan, sang bos dikabarkan diterbangkan ke Singapura untuk mendapat perawatan yang lebih intensif. Tapi sekembalinya dari Singapura sang bos tidak mau ditemui karyawannya.

“Torang mo bajenguk. Mo lia bos pe keadaan, tapi dorang nyanda kaseh,” ujar Agus saat ditemui Topik di kantor Disnakertrans Bolmong Lolak.

Agus pun menolak jika kecelakan pemilik perusahaan tersebut kemudian dijadikan alasan menutup perusahaan dengan mengabaikan hak karyawan.

Melapor ke Disnakertrans

Merasa hak-hak normatifnya sebagai karyawan diabaikan, Selasa (23/06/2015) Agus bersama tiga karyawan lainya, yakni Merry Sasia, Hendrow Takasana, dan Adi Balompapung melaporkan CV Rosenate Grup ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bolmong.

Tak hanya itu, untuk memperjuangkan hak-hak mereka, Senin (07/07/2015) Agus Cs mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong di jalan Paloko Kinalang Kotamobagu. Kedatangan mereka di gedung wakil rakyat tersebut disambut langsung oleh Ketua Komisi III Masri daeng Masenge. Masri yang saat itu langsung menghubungi Kepala Disnakertrans Bolmong Derek Panambunan, mengatakan CV Rosenate Grup tidak terdaftar di Disnakertrans Bolmong.

“Hasil konfirmasi saya ke Kadis. Perusahaan itu tidak terdaftar. Karenanya pekan depan saya akan mengagendakan hearing. Pihak perusahaan, karyawan, dan instansi terkait akan dipanggil,” ujar Masri saat itu.

Tak Hadir

Sementara saat dihubungi Topik Selasa (30/07/2015), Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Bolmong Martinus Rorong mengatakan pihaknya sudah mengagendakan mediasi antara karyawan dengan perusahaan sebanyak dua kali. Namun batal, karena pemilik perusahaan tidak mau hadir dalam mediasi tersebut. Menurut Rorong, alasan perusahaan karena mereka telah menunjuk pengacara yang berdomisili di Manado sebagai kuasa hukumnya.

“Agak susah dipertemukan karena perusahan sudah menunjuk pengacara. Apalagi yang bersangkutan tinggal di Manado. Terakhir dipanggil untuk mediasi Selasa lalu, tapi kuasa hukum perusahaan tidak datang,” ujar Rorong.

Rorong menambahkan ia akan berkoordinasi dengan Kadis untuk melakukan pemanggilan ketiga atau panggilan yang terakhir.

“Rencanya panggilan terakhir setelah 17 Agustus. Jika pihak perusahaan tidak hadir juga, maka masalah ini akan dilimpahkan ke Disnakertrans Provinsi,” tegas Rorong.

Jika di Disnakertrans Provinsi juga tidak ada penyelesaian lanjut Rorong, maka proses selanjutnya akan ditempuh melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Karenanya ia mengingatkan kepada pihak perusahaan agar berpikir matang-matang.

“Jangan berharap dengan menggunakan jasa pengacara perusahaan akan lolos dari kewajibannya. Bisa jadi nominalnya akan lebih besar. Karena perlu dicatat di PHI semua kesalahan perusahaan akan terungkap,” tegas Rorong.

Bisa Dipidana

Senada dengan Rorong, Koordinator Wilayah KSBSI Sulut, Jack Andalangi mengatakan perusahaan yang tidak membayar gaji perusahaan seperti CV Rosenate Grup bisa dipidana. Hal ini menurut Andalangi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Ia menambahkan hal yang harusnya dilakukan pemilik perusahaan ketika menutup perusaaannya adalah membayar hak-hak pekerja termasuk pesangon.

Benny Ramdhani, anggota DPD RI asal Sulut mengatakan apa yang dilakukan CV Rosenate Grup adalah bentuk pembangkangan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan. Bentuk pembangkangan dan ketidaktaatan tersebut lanjut Benny, ada sanksinya yang juga diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Dan yang bisa menerapkan sanksi tersebut kepada perusahaan adalah dinas terkait yakni Disnakertrans Bolmong.

Benny mengaku banyak mendapat laporan tentang masalah tenaga kerja. Menurutnya, hal itu disebabkan karena pekerja tidak mau bicara. Mereka hanya curhat tapi tidak mau melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Disebabkan karena mereka takut kehilangan pekerjaan.

Karenanya Benny meminta kepada Disnakertrans Bolmong agar mampu mendeteksi masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi. Dan berani memberikan sanksi kepada perusahaan yang membangkang.

“Perusahaan apapun. Milik siapapun. Jangan pilih kasih, sepanjang dia membangkang, tidak taat. Sanksi harus diterapkan,” tegas Benny.

Sesuai Mekanisme

Kepala Disnakertrans Bolmong Derek Panambunan menyebutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus mengikuti mekanisme yang ada. Sementara terkait rencana hearing yang sebelumnya akan diagendakan Komisi III DPRD Bolmong. Panambunan mengaku sudah berkoordinasi dengan Masri Daeng Masenge selaku ketua Komisi III. Panambuan menambahkan masalah eks karyawan CV Rosenate tersebut sudah dalam penanganan Disnakertrans, jadi tidak perlu ada hearing.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar masalah ini selesai di sini. Tapi kalau perusahan tidak mau kooperatif. Ya, kita ikuti saja sesuai mekanismenya,” ujar Panambunan.(*)

Sumber: Tabloid Topik Edisi Agustus 2015

Leave a Response