Terkendala Shelter, Lima Unit BRT Belum Beroperasi

Penulis

Kamis, 7 Juni 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Lima unit Bus Rapid Transit (BRT) bantuan Kementrian Perhubungan (Kemenhub), belum bisa dioperasikan. Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai instansi terkait berdalih masih menunggu pembangunan shelter yang hingga kini belum juga dimulai pekerjaannya.

“Ada 22 shelter yang akan dibangun. Pemenang tender sudah ada, tinggal menunggu pekerjaannya,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Hisam Paputungan.

Ia mengungkapkan, shelter yang akan dibangun terdiri dari dua koridor, koridor pertama melewati lima kelurahan yakni, Kelurahan Mongkonai Barat, Mongkonai Induk, Mongondow, Matali dan Kelurahan Pobundayan. Sedangkan koridor kedua melintasi Kelurahan Mongondow, Mogolaing, Kotamobagu, Kotobangon (jalur dua) dan Kelurahan Matali.

“Kita rencanakan bangun tiga koridor, tapi untuk sekarang ini dua koridor dulu. Sudah ada lima bus yang siap beroperasi dan tinggal menunggu shelter tersebut,” ungkapnya.

Ditambahkannya, kehadiran lima unit BRT tersebut bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memilih angkutan umum. “Sekarang ini masyarakat mengandalkan bentor. Setelah bus ini beroperasi, maka ada pilihan lain bagi masyarakat,” tambahnya. (ads/gito)

Pasar Senggol Poyowa Kecil Dibuka

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 6 Juni 2018

Sekkot Adnan Massinae menggunting pita sebagai tanda dibukanya pasar senggol di Desa Poyowa Kecil.

ZONA KOTAMOBAGU – Pasar senggol yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, dibuka. Rabu (6/6), Sekretaris Kota (Sekkot) Adnan Massinae mewakili Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Muhammad Mokoginta, membuka kegiatan jual-beli di pasar senggol tersebut yang ditandai dengan pengguntingan pita.

“Terima kasih kepada semua pihak terkait baik dari Dinas Perdagangan, pihak kepolisian dan semua stakeholder yang terkait dengan kegiatan. Terima kasih juga kepada masyarakat khususnya Desa Poyowa Kecil yang telah memfasilitasi tempat ini. Mudah-mudahan kegiatan berjalan sesuai yang kita harapkan bersama,” sebut Adnan, dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan tersebut.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat khususnya para pedagang yang tak sempat terakomodir dalam kegiatan pasar senggol tahun ini. Menurutnya, hal itu terjadi karena keterbatasan lapak tempat berjualan. “Atas nama pemerintah saya menyampaikan permohonan maaf jika ada yang tidak terakomodir. Kedepannya ini akan kita benahi dan tata lebih baik lagi,” ujar Adnan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM), Herman Aray, mengatakan lapak yang disiapkan pada pasar senggol tahun ini sebanyak 404, yang ditempati pedagang lokal dan pedagang yang berasal dari luar daerah. “Untuk blok I ada 224 lapak, blok II 92, blok III 32 dan blok IV 52,” kata Aray.

Ia menjelaskan, dipilihnya Desa Poyowa Kecil sebagai lokasi pasar senggol tahun ini karena berbagai pertimbangan, seperti penyebaran jasa perekonomian agar tak hanya terfokus di pusat kota, mengurai kemacetan serta memperkenalkan pasar tradisional Poyowa Kecil yang berada di sekitar lokasi pasar senggol. “Itu adalah alasan pemerinta sehingga pasar senggol tahun ini dilaksanakan di sini. Alhamdulillah, mulai dari awal sampai pembukaan hari ini (kemarin, red) berjalan aman dan lancar,” jelas Aray. (ads/gito)

Pasar Senggol Bantu Gairahkan Ekonomi Masyarakat

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 6 Juni 2018

Pendirian kanopi pasar senggol di Desa Poyowa Kecil.

ZONA KOTAMOBAGU – Kehadiran pasar senggol di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, sangat memberi dampak positif terhadap peningkatan gairah ekonomi masyarakat desa setempat. Masyarakat di sekitar lokasi bisa mendapatkan keuntungan besar dengan cara berjualan makanan dan minuman hingga mengelola area parkiran.

“Untuk parkir kita serahkan ke pemuda. Kemudian masyarakat sekitar juga bisa menyiapkan WC umum untuk pengunjung. Kita tidak mengintervensi itu, semua diserahkan ke desa,” kata Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM), Herman Aray.

Sekretaris Desa (Sekdes) Poyowa Kecil, Jupriadi Bonok, mengakui pengelolaan parkir diserahkan kepada pemuda desa. Namun pendapatan dari hasil pengelolaan perparkiran tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemuda. “Perangkat desa tidak ikut campur di situ (parkir). Pengelolaannya diserahkan ke pemuda. Kemudian soal pembagiannya tidak semua ke pemuda, tapi ada juga untuk rumah ibadah,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, ia mengakui akan melibatkan pihak keamanan. Oleh karena itu, sebelum pasar senggol dibuka, pihaknya masih akan berkoodinasi dengan semua elemen masyarakat desa, termasuk petugas keamanan. “Kita akan rapat lagi soal teknisnya di lapangan,” tambahnya. (ads/gito)

Cuti Bersama, Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas Tetap Beri Pelayanan

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 6 Juni 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Libur dan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, terhitung mulai tanggal 11 Juni hingga 20 Juni mendatang. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) nomor: 800/BKPP-KK/390/v/2018 tentang penetapan cuti bersama.

Menurut Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta, penetapan cuti bersama itu berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB) nomor 223 Tahun 2018, nomor 46 tahun 2018 dan nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan MenPAN-RB nomor 707 tahun 2017, nomor 256 Tahun 2017 dan nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang pelaksanaan cuti idul fitri tahun 1439 hijriah.

“Libur nasional bagi PNS dan tenaga kontrak mulai tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni,” kata Sahaya.

Namun demikian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kesehatan seperti rumah sakit atau Puskesmas tetap memberikan pelayanan dengan pengaturan shift kerja. “Termasuk juga petugas pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban untuk membagi shift kerja dan jadwal. Begitu juga dengan petugas di BPBD dan Dinas Perhubungan, agar dapat melaksanakan piket dan pengawasan operasi lapangan,” ujar Sahaya.

Ditambahkannya, pelaksanaan cuti bersama ini akan mengurangi hak cuti tahunan sebanyak tujuh hari kerja. “Untuk apel kerja perdana akan dilaksanakan 21 Juni. Seperti biasa, PNS dan tenaga kontrak langsung di absen,” tambahnya. (ads/gito)

Terima THR, 2.403 PNS Dapat 9,6 miliar

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 5 Juni 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Penantian ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera menikmati Tunjangan Hari Raya (THR), akhirnya terwujud. Mulai Senin (4/6), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) telah memproses pencairannya.

“Hari ini (kemarin, red) sudah banyak yang SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Yang lain masih sementara proses penginputan dan pemasukan berkas,” kata Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD, Syarifudin Abas.

Dijelaskannya, mekanisme pembayaran THR PNS tersebut sama seperti pembayaran gaji yang dilakukan setiap bulannya. Uang yang berada di kas daerah akan dipindahbukukan ke rekening bendahara di tiap SKPD kemudian diteruskan ke rekening penerima masing-masing. “Dari bank ke bendahara dulu baru ke rekening masing-masing. Kalau semuanya cepat, pekan ini sudah tuntas pembayarannya,” jelasnya.

Lanjutnya, anggaran untuk pembayaran THR PNS sebesar Rp9,6 miliar untuk 2.403 Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Jumlah yang diterima setiap PNS berbeda-beda, karena disesuaikan dengan gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga,” ujarnya. (ads/gito)

Satu Periode Tatong Bara Kotamobagu Selalu WTP

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 5 Juni 2018

Pjs walikota menerima dokumen LHP dari Kepala BPK Perwakilan Sulut.

ZONA KOTAMOBAGU – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang didapat Pemerintah Kota (Pemkot) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017, semakin menyempurnakan prestasi pemerintah di bidang pengelolaan keuangan. Tercatat, sejak tahun 2013 hingga tahun ini, Kota Kotamobagu selalu mendapat opini WTP. Itu artinya, sejak tahun pertama hingga tahun kelima pemerintahan, Kota Kotamobagu telah lima kali secara berturut-turut mendapatkan opini WTP. Menariknya, prestasi itu berhasil didapat dalam satu periode pemerintahan Tatong Bara.

Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Muhammad Mokoginta, menyampaikan rasa syukur atas diraihnya kembali opini WTP dari BPK atas LKPD tahun sebelumnya. “Alhamdulillah Pemerintah Kota Kotamobagu kembali mendapatkan prestasi ini (opini WTP). Ini adalah yang kelima kali secara berturut-turut,” sebutnya.

Lanjutnya, raihan prestasi tersebut menjadi pemicu dan pemacu semangat bagi semua jajaran Pemkot Kotamobagu untuk terus memaksimalkan kinerja khususnya di bidang pengelolaan keuangan. “Raihan pengahargaan ini tentunya merupakan bukti kerja sama dan kerja keras semua jajaran. Terima kasih kepada semua pimpinan SKPD serta seluruh ASN atas kerja keras, dedikasi dan komitmen dalam membangun daerah ini. Opini WTP ini juga tak lepas dari peran sentral serta komitmen Walikota Tatong Bara dan Wakil Walikota Jainudin Damopolii dalam menyelenggarakan sistem ppemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel,” ungkapnya.

Serah terima dokumen LHP itu dilaksanakan secara serentak bersama 15 kabupaten dan kota di Sulut oleh Kepala BPK Perwakilan Sulut kepada masing-masing kepala daerah. (ads/gito)

Terus Berprestasi, Kotamobagu Quintrick WTP

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 4 Juni 2018

Pemerintah Kota (Pemkot) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepastian didapatnya penghargaan tertinggi di bidang pengelolaan keuangan itu setelah Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, menerima dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) di gedung BPK, Manado, Senin (4/6).

Raihan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 itu semakin menegaskan bahwa Kota Kotamobagu menjadi salah satu daerah langganan WTP di Sulut. Tercatat, sejak Tahun 2013 atau di awal pemerintahan hingga di tahun terakhir pemerintahan Walikota Tatong Bara, daerah yang digadang-gadang sebagai calon ibukota Provinsi Bolmong Raya ini selalu mendapatkan WTP setiap tahunnnya.

Pjs walikota menandatangani berita acara penyerahan dokumen LPH.

Capaian prestasi memanggakan itu merupakan sebuah kesyukuran karena didapat dengan hasil kerja sama dan kerja keras semua jajaran Pemkot serta dukungan penuh dari pihak legislatif. Opini WTP kelima secara berturut-turut itu menunjukan komitmen Pemkot dalam mewujudkan sistem pengelolaan keangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

“Alhamdulillah Kota Kotamobagu kembali mendapatkan opini WTP untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Ini tentu menjadi pemicu dan pemacu semangat bagi semua jajaran pemerintahan untuk terus memaksimalkan kinerja khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah,” sebut Pjs Walikota, Muhammad Mokoginta.

Wakil Ketua DPRD Kotamobagu menerima dokumen LHP didampingi Pjs Walikota.

Ia berharap, prestasi tersebut akan terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi kedepannya. “Ini harus kita pertahankan bersama. Mana yang dianggap masih kurang itu kita benahi bersama, kalau yang sudah maksimal terus ditingkatkan lagi,” harapnya. (advertorial)

Kembangkan Kopi Robusta, Pemkot Siapkan 1.200 Hektare Lahan

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 4 Juni 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menyiapkan lahan seluas 1.200 hektare untuk pengembangan kopi jenis robusta di Kota Kotamobagu. Hal ini diutarakan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Ramjan Mokoginta.

Menurutnya, lahan seluas itu disiapkan di Area Perkebunan Mobalang, Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan. Alasan dipilihnya lokasi itu karena kualitas tanahnya yang sangat cocok untuk pengembangan kopi robusta. “Diukur dari ketinggiannya mencapai 950 meter di atas permukaan laut. Di sana cocok untuk pengembangan kopi,” katanya.

Ia mengakui, kopi merupakan salah satu potensi pertanian yang menjanjikan untuk dikembangkan. Kopi adalah satu produk unggulan daerah kita, dan ini akan terus dikembangkan,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Sofyan Mokoginta, mengungkapkan pengembangan tanaman kopi di Kotamobagu sudah sesuai penetapan Kementrian Pertanian pada 2016 lalu, dan baru akan dimulai tahun ini. “Sebagai tindaklanjutnya kita akan bekerja sama dengan Puslit Koka (Pusat Penilitian Kopi dan Kakao) Jember untuk melakukan penelitian kembali unsur tanah dan iiklim di lokasi itu,” ungkapnya. (ads/gito)

Kelola Potensi Desa, Pemdes Kopandakan I Dapat PADes

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 4 Juni 2018

Usaha Pertamini yang diolah BUMDes Kopandakan I.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, memanfaatkan anggaran besar yang masuk ke desa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), beberapa sektor usaha dijalankan seperti menjual BBM lewat pertamini, kue, pangkalan gas LPG serta ternak ayam. Pengembangan semua jenis usaha itu selain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga untuk menggenjot Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Sudah jalan semuanya. Khususnya ternak ayam itu sudah mulai Bulan Januari, dan sejauh ini sudah mampu memberikan keuntungan yang besar untuk pemberdayaan masyarakat maupun sebagai salah satu sumber PADes,” kata Kepala Desa Kopandakan I, Muslim Tungkagi.

Ia mengungkapkan, kedepannya pihaknya akan mengembangkan semua jenis usaha yang sedang dikelola melalui BUMDes. “Tentu kedepannya akan lebih dikembangkan lagi. Kami targetkan tahun depan tidak ada lagi ibu-ibu di desa ini yang menganggur, semua sudah harus ada kesibukan lewat usaha yang dikelola BUMDes,” ungkapnya.

Ditambahkannya, jenis usaha yang diolah lewat BUMDes tersebut merupakan hasil keputusan bersama antara pemerintah dan masyarakat lewat musyawarah desa. “Kami berharap usaha ini bisa mendapatkan hasil yang baik dan menjadi sumber pendapatan desa yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat di sini,” harapnya. (ads/gito)

DLH Usul Tambahan 6 Unit Armada Pengangkut Sampah

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 4 Juni 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengusulkan penambahan enam unit armada pengangkut sampah. Hal itu dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan penanganan sampah yang ada di desa dan kelurahan.

Kepala Bidang Persampahan, Masril Lapadengan, mengatakan armada pengangkut sampah yang diusulkan itu adalah mobil jenis pick up. Usulan itu katanya akan dimasukkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. “Dengan adanya mobil pick up ini, sampah-sampah yang di lorong bisa dengan segera diangkut. Karena masalah selama ini adalah banyak sampah terutama yang ada di jalan lorong yang terlambat di angkat, itu karena mobil yang ada sekarang tak bisa masuk ke dalam,” katanya.

Diungkapkannya, saat ini pihaknya memiliki tiga unit mobil pick up pengangkut sampah. Jumlah tersebut diakuinya belum bisa menangani persoalan sampah di semua wilayah di Kota Kotamobagu. “Kendalanya kita adalah kekurangan armada. Agar bisa maksimal tentu perlu ada penambahan (armada) lagi,” ungkapnya.

Selain tiga unit pick up tersebut, terdapat juga 16 unit truk dan lima unit kendaraan roda tiga yang dioperasikan di semua wilayah. “Mudah-mudahan tahun depan ada ketambahan agar bisa lebih maksimal lagi,” tambahnya. (ads/gito)

1...565566567...699 Halaman 566 dari 699