Pelantikan Anggota DPRD Boltim, Terancam Molor Hingga 2015

0
351
Pelantikan Anggota DPRD Boltim, Terancam Molor Hingga 2015  Boltim
Hendra Damopolii

ZONA BOLTIM – Pelantikan calon anggota DPRD terpilih pada periode 2014-2019 di Kabupaten Bolmong Timur (Boltim), diperkirakan bakal tertunda hingga tahun depan. Hal tersebut lantaran periode akhir masa jabatan 13 legislator Boltim saat ini baru akan berakhir pada 15 Februari 2015 nanti.

Hal itu dikatakan Sofyan Alhabsyi, yang juga salah satu personel DPRD Boltim saat ini. Kata dia, sebaiknya pihak KPU Sulut dan KPUD Boltim berhati-hati menyiapkan pelantikan untuk 20 calon anggota terpilih pada September nanti. Menurutnya, dasar pembentukan DPRD sendiri tidak lepas hasil pemekaran daerah Bolmong Induk. Sehingga itu, dari 20 anggota yang duduk saat ini 13 diantaranya baru diambil sumpah pada 15 Februari 2010 silam.

“7 orang adalah pengisian kursi dari DPRD Induk yang dilantik September 2009. Selanjutnya hal ini diperkuat dengan turunnya SK Gubernur dan dilantik kembali pada 15 Februari bersamaan dengan 13 lainnya,” kata Alhabsyi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mogondow Timur (Boltim), Sumardia Modeong, mengatakan, pihaknya masih menungu keputusan Gubernur Sulut. “Kami masih menunggu hasilnya seperti apa. Apakah akan dilantik serentak atau bagaimana. Saat ini kami masih menungu keputusan Gubernur,” ungkap Modeong saat dikonfirmasi zonabmr.com, Selasa (19/8) sore tadi.

Terpisah, Ketua KPU Boltim, Hendra Damopolii, saat dikonfirmasi mengatakan, berdasarkan Peraturan KPU tahun 2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilu Legislatif, bahwa tahapan pengukuhan dan pengambilan sumpah janji Anggota DPRD terpilih itu sejak bulan Juli hingga Oktober 2014.

“Hanya saja soal pelantikan itu secara teknis adalah agenda pemerintah, dalam hal ini kemendagri melalui gubernur dan bupati yang dilaksanakan oleh instansi terkait, baik itu Kesbangpol maupun sekretariat DPR sesuai tingkatan,” kata Damopoli

Lanjut ditambahkannya, KPU sudah menyampaikan hasil pemilu berupa, berita acara dan SK penetapan perolehan kursi dan calon terpilih yang dilengkapi dengan dokumen. “Jadi soal jadwal pelantikan, itu adalah hajatan pemerintah. KPU dalam hal ini bersifat koordinasi karena pelantikan dan pengambilan sumpah itu merupakan bagian tahapan akhir dari tahapan pemilu legislatif,” pungkas Damopoli.

Peliput: Gito Mokoagow

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here