Pemkab Bolmong Didemo Warga Pemilik Lahan Eks Transmigrasi

0
205
Pemkab Bolmong Didemo Warga Pemilik Lahan Eks Transmigrasi Bolmong
Tampak aksi demo warga di kantor Camat Duminga Utara

ZONA BOLMONG – Puluhan warga pemilik lahan eks transmigrasi di Desa Mopuya Utara dan Desa Mopuya Selatan menuntut pembayaran ganti rugi lahan saat melakukan demo di Kantor Camat Dumiga Utara, Kamis (29/10). Para pendemo kembali menyatakan lahan yang kini diduduki ribuan transmigran korban letusan gunung merapi di Bali sejak tahun 1972 adalah milik mereka.

Jairudin Mokoagow, perwakilan warga mengatakan tutuntan mereka yakni mendesak Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) mengeluarkan surat dukungan kepemilikan lahan mereka yang akan diteruskan ke kementerian terkait, “Pemerintah harus bertanggung jawab dan segera membayarkan ganti rugi lahan milik 150 warga,” kata Jairudin.

Menurutnya, ganti rugi harus segera dibayarkan, apalagi putusan Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu nomor 63/Pdt.G/2012/PN.KTG, mewajibkan Pemkab Bolmong membayar tanah seluas 300 Ha senilai Rp4,5 miliar. Dengan estimasi pembayaran per-Ha dibayar sebesar Rp15 juta. “Luas lahan tersebut 300 Ha dengan 150 orang pemilik,” ujar Jairudin.

Hasan Paputungan, seorang pendemo mengatakan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hokum tetap. Diperintahkan delapan hari setelah itu Pemkab Bolmong segera membayar ganti rugi kepada pemilik lahan, “Namun sampai saat ini belum ada realisasi. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan mengambil kembali lahan kami,” ujar Hasan.

Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, demo berjalan aman tanpa ada tindakan anarki. Dalam aksi tersebut, para pendemo mengelar karpet biru di depan kantor dan di ruangan dan melakukan aktifitas tidur di lantai dalam ruangan. Para pendemo memilih menginap di salah satu ruangan di kantor camat. Para pendemo mengancam akan tetap menduduki kantor camat hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Camat Dumoga Utara, I Ketut Kolak, mengatakan pihaknya telah berusaha berdialog dengan para pendemo. Mereka mencoba melakukan pendekatan persuasif dengan berjanji akan memfasilitas pertemuan dengan Pemkab. Itu dilakukan agar aktifitas di kantor kecamatan tidak terganggu. Sebab, para pendemo menggunakan halaman serta ruangan kantor juga menggunakan pengeras suara yang membuat terganggunya aktifitas para pegawai. “Namun, mereka menolaknya dan bersikeras menduduki kantor kecamatan hingga saat ini,” kata Kolak.

Reporter: Wiradi Gilalom

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here