Pemkab Bolmong Gelar Sosialisasi PBDT 2015

0
395
Pemkab Bolmong Gelar Sosialisasi PBDT 2015 Bolmong
Wabup Bolmong saat memberikan pengarahan kepada para peserta sosialisasi PBDT tahun 2015

ZONA BOLMONG ­- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, yang berlangsung di ruang rapat Setdakab, Senin (18/5).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Yanny R Tuuk Sth MM, Kaban BP3MS Ramlah Mokodongan SE MSi, Kepala BPS Bolmong IR Novri P Mokoagow MSi, para Camat, perwakilan SKPD, serta panpel dari jajaran BPS Bolmong.

Tujuan sosialisasi tersebut agar nantinya para camat dan aparat pemerintah dapat memberikan informasi terkait PBDT dan menyebarluaskan dalam konsultasi publik. Sebagaimana agenda pemerintah akan segera melaksanakan pendataan yang akan digunakan untuk perencanaan program perlindungan sosial, dengan sasaran keluarga status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Wabub Yanny saat membacakan sambutan Bupati mengatakan, sosialisasi tersebut sangat penting agar menghasilkan data akurat untuk digunakan dalam penyaluran program perlindungan sosial, dan harus tepat waktu serta tepat sasaran. “Dengan basis data terpadu, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal, sehingga menghindari kesalahan dalam penetapan sasaran program sosial,” katanya.

Wabub Yanny berharap, agar peserta sosialisasi berpartisipasi aktif dan membantu dalam pendataan, sehingga benar benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Usai sambutan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Kepala BP3MS tentang implementasi PBDT tahun 2015, kemudian materi lanjutan lebih khusus yang disampaikan Kepala BPS Bolmong, serta diakhiri materi dari Wabub selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tentang peran strategis TKPKD dalam menunjang PBDT tahun 2015.

Dalam penyampaiannya Wabub menegaskan kepada aparat agar mengawasi saat validasi data, jangan sampai aparat melakukan intervensi pada petugas pengambil data. “Karena kesalahan dalam penyaluran bantuan yang tidak adil harus dicegah agar tidak terulang, sebab berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, hingga berdampak konflik pada masyarakat,” jelasnya.

Reporter: Wiradi Gilalom

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here