Pemkot Diminta Tak Perpajang Waktu PT TAP Kerjakan MRBM

1
198

Pemkot Diminta Tak Perpajang Waktu PT TAP Kerjakan MRBM Kotamobagu

ZONA KOTAMOBAGU Fraksi Kebangkitan Rakyat (FKR) Dewan Kota (Dekot), meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu untuk tidak melakukan penambahan waktu pengerjaan kepada PT Tiradhea Andonic Pratama (TAP) sebagai pelaksana proyek pembangunan Masjid Raya Baitul Makmur (MRBM).

Hal itu diutarakan juru bicara FKR, Agus Suprijanta, pada pandangan fraski saat sidang paripurna penetapan tiga Ranperda menjadi Perda, Selasa (29/12), “Kami minta Pemkot untuk tidak lagi memperpanjang waktu pengerjaannya, karena sudah jelas mereka tak mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan,” katanya.

Menanggapinya, Pengguna Anggaran pembangunan MRBM, Adin Mantali mengungkapkan, perpanjangan waktu pengerjaan hingga pengambilan keputusan pemutusan kontrak adalah wewenang Pejabat pembuat Komitmen (PPK).

“Itu wewenangnya PPK. Tapi kalau dilihat dari realisasi pekerjaan yang baru menyentuh 11 persen, tidak mungkin lagi ada perpanjangan waktu,” kata Adin.

Ia menuturkan, target pekerjaan yang harus diselesaikan perusahaan tersebut adalah pembangunan empat kubah dan pemasangan peranca. Namun hingga hari terakhir waktu pekerjaan yakni Selasa (29/12), yang teralisasi hanyalah pemasangan peranca.

“Pihak PT TAP sempat mengajukan permintaan penambahan waktu pengerjaan, dengan jaminan dapat menuntaskan pemasangan dua kuba dan pencoran pelat beton,” tutur Adin.(*)

1 KOMENTAR

  1. Sederhana saja ….. klo penyedia jasa tidak menempatkan personilnya yg memiliki keahlian pada pekerjaan tersebut, maka pekerjaan tersebut akan terlambat dan bahkan gagal ….. Demikian juga klo Konsultan pengawasnya kurang tegas, maka pihak penyedia akan menganggap remeh semua permasalahan yg ada di lapangan, karena ketidak cakapan personil dilapangan untuk mengantisipasi resiko sehingga seberat apapun akibat dari permasalahan yg timbul di lapangan akan disepelekan mengingat keterbatasan pengetahuannya. Belum lagi ditambah faktor kurangnya tanggung jawab dari para pelaksana lapangan yg menganggap bahwa lahan proyek yg diberikan oleh Bos atau Perusahaan hanya merupakan peluang untuk menggaruk keuntungan pribadinya …….. Jadi dengan fakta yg seperti itu apakah pihak Pemkot berani mengambil resiko menambah waktu kerja ….??? (Mudah2an Pihak Pemkot tidak segegabah itu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here