Pemkot Kotamobagu dan BSSN Teken PKS Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik

0
68

Pemkot Kotamobagu dan BSSN Teken PKS Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Headline Kotamobagu

ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia, tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Pemerintah Kota Kotamobagu, di Aula Gedung BSSN RI, Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (20/7).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kotamobagu, Moh Fahri Damopolii S.Kom ME, mengatakan bahwa dengan penandatanganan PKS ini, maka pelaksanaan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu akan mulai menerapkan sertifikasi elektronik.

“Dengan penandatanganan PKS ini, maka Pemerintah Kota Kotamobagu sudah mulai bisa memanfaatkan sertifikasi elektronik berupa tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah,” ucap Fahri.

Setelah penandatanganan PKS ini, pemerintah daerah diminta untuk menindaklanjuti aspek regulasi dari pemanfaatan sertifikasi elektronik ini.

“Pemerintah daerah diminta segera menyelesaikan regulasi dalam pemanfaatan tanda tangan elektronik ini, termasuk penyusunan Standar Operasional Prosedurnya yang akan diasistensi langsung oleh Balai Sertifikasi Elektronik,” ujar Fahri.

Sementara Plt Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara, Y.B Susilo Wibowo, SE MM, menyampaikan pentingnya perlindungan data dan informasi dalam rangka percepatan transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah.

“BSrE telah dinyatakan sebagai penyelenggara sistem elektronik oleh Kementerian Kominfo, dan penandatanganan PKS ini ditujukan untuk memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah,” ucap Susilo.

Balai Sertifikasi Elektronik BSSN lanjut Susilo, dalam kerjasama ini memberikan 3 aspek keamanan informasi bagi pemerintah daerah.

“Pertama jaminan otentikasi yang menjamin identitas pemiliki dokumen, jaminan kebutuhan yang tidak akan mengalami perubahan, serta jaminan nir penyangkalan. Kami berharap 15 pemda yang menandatangani PKS hari ini dapat mengimplementasikan buitr-butir kesepakatan yang telah disusun dalam percepatan transformasi digital di lingkup pemda masing-masing,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Kotamobagu dalam penandatanganan PKS ini diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Moh Fahri Damopolii S.Kom ME, dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) diwakili Plt. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Y.B Susilo Wibowo, SE MM. Adapun penandatanganan PKS ini diikuti 15 Kabupaten/Kota se-Indonesia. (*/guf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here