Pemkot Kotamobagu Kembali Raih WTP

0
205

Pemkot Kotamobagu Kembali Raih WTP Advertorial Headline Kotamobagu

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut). Opini WTP tersebut diperoleh atas keberhasilan Pemkot dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015.

Penghargaan opini WTP diserahkan kepala BPK RI perwakilan Sulut, Endang Tuti Kardiani, kepada Wali Kota Kotamobagu Ir. Tatong Bara, yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kotamobagu, Djelantik Mokodompit, Senin (30/5).

Pemkot Kotamobagu Kembali Raih WTP Advertorial Headline Kotamobagu

Wali Kota mengungkapkan bahwa tiga tahun menerima opini WTP merupakan bukti bahwa Pemkot Kotamobagu patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, “Ini bukti bahwa saya sebagai Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintah Kota Kotamobagu patuh, taat, dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan sehingga tiga tahun berturut-turut memperoleh WPT dari BPK RI,” ujar Tatong.

Lebih lanjut dikatakannya, opini WTP tiga kali berturut-turut itu tidak boleh membuat terlena dan lupa diri. Banyak tantangan yang akan dihadapi ke depan terutama terkait dengan harapan-harapan rakyat yang harus dijawab, “Penghargaan dan capaian kinerja tersebut harus dijadikan dasar untuk lebih bekerja keras lagi, lebih professional, terutama lebih mensinergikan perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawabannya, sehingga berdampak besar tehadap rakyat Kotamobagu,” tandasnya.

Pemkot Kotamobagu Kembali Raih WTP Advertorial Headline Kotamobagu

Ketua BPK RI Perwakilan Sulut, Endang Tuti Kardiani mengatakan laporan keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu telah sesuai dengan Standar Akutasi Pemerintah (SAP) berbasis akrual; telah diungkapkan secara memadai; tidak terdapat ketidak patuhan yang berpengaruh secara langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur–unsur sistem pengendalian internal, “Bahwa Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kotambagu Tahun 2015 adalah Wajar Tanpa pengecualian,” ungkap Endang.

Endang juga mengingatkan bahwa BPK masih menemukan permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah di antaranya: Pengelolaan Piutang PBB-P2 belum memadai, Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah belum sepenuhnya memadai, serta Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan belum memadai.

Selain Kota Kotamobagu, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Kepulauan Sitaro menerima opini yang sama.(hms/gito)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here