Pemkot Usut Dokumen Kontrak Ruko Srikandi

0
290

Pemkot Usut Dokumen Kontrak Ruko Srikandi Kotamobagu

ZONA KOTAMOBAGU – Status bangunan Ruko Srikandi yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mendapat pehatian serius. Pasalnya, ruko milik Haji Kasman yang dibangun di atas aset peninggalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong tersebut disinyalir belum mengantongi bukti kontrak.

Hal itu sebagaimana dikatakan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kotamobagu, Bambang Murdianto saat bersua zonabmr.com, Kamis (5/11). Kata dia, pihak Haji Kasman saat membangun ruko tersebut melakukan kontrak dengan Pemkab Bolmong. Ketika lahan sudah diserahkan oleh Pemkab, maka Pemkot Kotamobagu berhak meminta dokumen kontrak tersebut.

“Pihak kami sudah melayangkan surat permintaan (dokumen kontrak) kepada Haji Kasman, akan tetapi hingga kini belum juga diserahkannya,” kata Murdianto.

Akibat belum diserahkan dokumen kontrak, lanjut Murdianto, Pemkot belum bisa memastikan berapa angka ataupun nilai rupiah isi dalam kontrak sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Bolmong.

“Isi dalam kontrak belum kami ketahui, seandainya dikontrak selama 20 tahun, tidak tahu perjanjianya apakah bayar sekali, ataukah bayar secara menyicil. Kalau pun memang bunyi kontrak seperti itu, maka dia harus ada HGB (Hak Guna Bangunan) sesuai dengan jangka waktu kontrak,” ujarnya.

Untuk penarikan retribusi ruko, tambah Murdianto, merupakan hak Pemkot yang wajib dibayarkan oleh pedagang di tempat itu. “Kalaupun soal penarikan retribusi kios itu ada dasarnya, sesuai dengan Perda dan itu menjadi kewajiban pihak Dinas Perhubungan yang menagih di luar dari dokumen kontrak. Dan saya pastikan, dokumen kontrak berbunyi untuk retribusi pihak ke tiga atau pedagang harus membayar ke Pemerintah Daerah,” aku Murdianto.

Dirinya pun menegaskan, di samping retribusi, para pedagang juga sudah dikenakan wajib pajak. “Adapun soal pajak, prinsipnya tidak melihat pemilik. Jadi siapa pengelolah, siapa yang menikmati, siapa yang menggarap maka dia harus wajib membayar pajak,” tegasnya.

Reporter: Gito Mokoagow

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here