Pemprov Setujui Ranperda OPD Pemkot Kotamobagu

0
200
Pemprov Setujui Ranperda OPD Pemkot Kotamobagu Kotamobagu
Sarida Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Organisasi Pemerintah Kota (pemkot) Kotamobagu, Sarida Mokoginta SH melalui Kasubbag Kelembagaan dan Anforjab, Chandra Saniman mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melalui Biro Organisasi maupun Biro Hukum, menerima sekaligus menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diusulkan Pemkot Kotamobagu.

Hal itu dibenarkan Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Organisasi Pemkot Kotamobagu, Saridah Mokoginta SH melalui Kasubbag Kelembagaan dan Anforjab, Chandra Saniman. Dijelaskan Chandra, persetujuan itu terungkap saat dilakukan evaluasi maupun fasilitasi secara bergilir oleh dua biro pemprov tersebut, terhadap draft OPD yang diajukan pemkot.

“Tahapan berikut selepas evaluasi dan fasilitasi di Pemprov, yaitu menunggu ditetapkannya Ranperda OPD baru ini melalui paripurna tingkat II di DPRD Kota. Setelah ditetapkan menjadi perda nanti, kita (Pemkot Kotamobagu) masih harus meminta persetujuan dari Gubernur Sulut, sebelum (perda) ini resmi menjadi produk hukum,” tegas Chandra.

Sekadar diketahui, berdasarkan hasil evaluasi dan fasilitasi tersebut, terurai jumlah SKPD di Pemkot Kotamobagu mengalami banyak perubahan, baik sejumlah posisi yang dihapus maupun bertambah. SKPD yang dihapus, di antaranya, Dinas Tata Kota (Distakot), BP4K, Badan Narkotika Kota, maupun Sekretariat Korpri. Urusan Distakot disebar ke beberapa SKPD lama. Seperti Dinas PU (bertambah Bidang Penataan Ruang), kemudian Pemadam Kebakaran (Damkar) digabung ke Satpol-PP.

Sementara untuk posisi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) posisinya tetap, setelah sebelumnya diusulkan menjadi salah satu bagian di bawah Sekretariat Daerah (Setda). Pemprov menyetujui BKDD tetap menjadi badan (eselon II) tersendiri dengan tipologi C.

Berikut Komposisi OPD Pemkot yang Disetujui Pemprov;

No.

Usulan

Disetujui

Tipe

1

Setda (termasuk Kepegawaian dan Diklat) Sekretariat Daerah

B

2

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

C

3

Inspektorat Inspektorat

B

4

Dinas Pendidikan Badan Perencanaan & Litbang

A

5

Dinas Pemuda & Olahraga Badan Keuangan

A

6

Dinas Kesehatan Badan Kepegawaian & Diklat

C

7

Dinas PU & Penataan Ruang Dinas Pendidikan

C

8

Dis. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Dinas Pemuda & Olahraga

C

9

Dinas Pertanian Dinas Kesehatan

C

10

Dinas Ketahanan Pangan Dinas PU & Penataan Ruang

B

11

Dinas Perhubungan Dis.Perumahan Rakyat & Kws. Permukiman

C

12

Dinas Pariwisata & Kebudayaan Dinas Pertanian

B

13

Dinas Kominfo Dinas Pangan

B

14

Dinas Perindustrian Dinas Perhubungan

B

15

Dinas Dagnakerkop-UKM Dinas Kebudayaan & Pariwisata

B

16

Dinas Penanaman Modal & PTSP Dinas Kominfo

A

17

Dinas Dukcapil Dinas Perindustrian & Naker

B

18

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dis.Perdagangan Kop & UKM

C

19

Dinas Sosial Disdukcapil

B

20

Bappeda & Litbang Dinas Sosial

C

21

Dinas PMD Satpol-PP & Damkar

A

22

Dinas PP & PA Dinas PMD

C

23

Dinas Pengendalian Penduduk & KB Dinas PP & PA

B

24

Dinas Lingkungan Hidup Dis. Pengendalian Penduduk & KB

B

25

Satpol-PP & Damkar Dinas Lingkungan Hidup

A

26

Dinas Kearsipan Dinas Penanaman Modal & PTSP

B

27

Badan Kesbangpol Dinas Kearsipan

B

28

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesbangpol

?

29

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

?

Sumber: Bagian Hukum & Organisasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here