Penanganan Hukum 13 Tersangka Perusak Kantor KPU Bolsel Dipertanyakan

0
222
Penanganan Hukum 13 Tersangka Perusak Kantor KPU Bolsel Dipertanyakan Hukum
AKBP William Simanjuntak, SIK

ZONA BOLSEL – Lembaga Hukum Bolmong (LHB) mempertanyakan kinerja Kepolisian Resor (Polres) Bolaang Mongondow (Bolmong) dalam memroses hukum para tersangka kasus kerusuhan dan pengrusakan atiribut dan kantor KPU Bolsel berapa waktu lalu.

Ketua LHB, Sofyanto mengaku, ia menyesalkan sikap professional Polres Bolmong. Pasalnya, berkas perkara 13 tersangkanya sudah dinyatakan P-21 sejak 15 Oktober silam oleh Kejari Kotamobagu. Namun, para tersangka bukan diserahkan (Tahap II), malah dibebaskan.

“Seharusnya kan para tersangka itu diserahkan saja ke Kejari, bukan malah dilepas dengan alasan penangguhan,” ujar Sofyanto.

Kata dia, hal itu tidak bisa dibiarkan. Baginya penegakan hukum di daerah ini sudah dinodai. Seharusnya Kapolda harus sigap menanggapi permasalahan seperti ini, “Buktinya, sekarang tersangka belum juga diserahkan oleh Polres Bolmong. Padahal, sudah jelang akhir bulan November,” cecarnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejari Kotamobagu, Febrian Muhammad, saat dikonfirmasi membenarkan tahap II tersebut. Menurutnya, penyerahan barang bukti dan tersangka diberi tenggat waktu hingga 30 hari ke depan.

“Jika tenggat waktu tidak dipenuhi maka kami akan mengirimkan P-21a (Mempertanyakan soal penyerahan barang bukti dan tersanka). Tidak ada alasan untuk tidak segera menyerahkan tersangka,” beber Febrian.

Sementara itu, Kepala Polres Bolmong, AKBP William Simanjuntak SIK, mengaku tidak tahu menahu jika perkara pengerusakan atribut dan kantor KPU Bolsel, sudah di P-21. “Saya baru tahu ini. Tersangka bukan dilepas tapi diberikan penangguhan sebelum berkasnya di P-21 oleh Jaksa,” kata William.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here