Penetapan Benny-David Dinilai Menyalahi Aturan, Sultan Berencana Perkarakan KPU

0
309
Penetapan Benny-David Dinilai Menyalahi Aturan, Sultan Berencana Perkarakan KPU Politik
Sultan Udin Musa SH (F: suluttoday.com)

ZONA POLITIK – Ditetapkannya pasangan Benny Mamoto-David Bobihoe oleh KPU sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menuai tafsiran hukum sejumlah warga. Salah satunya datang praktisi hukum Sulut, Sultan Udin Musa SH.

Menurut Sultan, penetapan KPU tersebut bermasalah. Dirinya mempertanyakan acuan hukum dikeluarkannya keputusan KPU Sulut untuk meloloskan pasangan Benny-David, ”Keputusan KPU Sulut mengacunya di PKPU, undang-undang Pilkada, rekomendasi Bawaslu atau apa?. Ini bermasalah, bisa dilihat kehadiran Benny Mamoto-David Bobihoe di penghujung waktu, tugas verifikasi berkas dan lain yang dilakukan KPU itu ada batas waktunya,” kata Sultan, Sabtu (3/10).

Berdasarkan aturan, lanjut Sultan, pasangan Benny-David itu tidak bisa lagi diakomodir sebagai pasagan calon. Namun ironisnya, KPU Sulut malah meloloskan. “KPU sepertinya salah kapra dalam memahami aturan, kesalahan besar KPU yaitu meloloskan pasangan Benny-David,” ujarnya.

Menyentil soal panduan atau dasar hukum yang digunakan KPU dan Bawaslu Sulut untuk meloloskan Benny-David, menurut Sultan, dalam hierarki perundang-undangan KPU tidak bisa menyalahi aturan diatasnya. Ia menilai, KPU Sulut melakukan langkah blunder dengan meloloskan Benny-David.

Tak sampai di situ, mantan anggota DPRD Kota Manado itu mengancam akan mendorong kasus ini hingga KPU dan Bawaslu Sulut mendapat sanksi tegas atas dugaan pelanggaran tersebut.

”Ada implikasi hukum di balik langkah yang menurut saya blunder dilakukan KPU Sulut bersama Bawaslu Sulut ini. Aneh, kedudukan hukum yang lebih tinggi kok dikalahkan dengan surat Bawaslu,” sebutnya.

Masih menurut Sultan, Benny-David diloloskan karena acuan KPU Sulut, salah satunya dari surat Bawaslu Provinsi yang masih memberikan kesempatan kepada pasangan Elly-David mengganti pasangannya, “Dalam hal ini, Elly yang diduga bermasalah dan diganti dengan Benny Mamoto, mereka tidak mengkaji hukum secara keseluruhan.”

“Ingat, tak boleh aturan KPU dikalahkan dengan surat rekomendasi atau apapun. Kami juga akan membawa kasus ini ke DKPP, dan ini sanksinya bukan hanya penon-aktifan KPU dan Bawaslu Sulut, tapi sampai dampak pidananya,” paparnya.

Sumber: suluttoday.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here