Penyidik Kejari Kotamobagu Periksa Dua Mantan Aleg Bolmong

0
432
Penyidik Kejari Kotamobagu Periksa Dua Mantan Aleg Bolmong Headline Hukum
Kasi Datu Kejari Kotamobagu, Chairul Mokoginta SH

ZONA HUKRIM – Dugaan korupsi dana reses DPRD Bolaang Mongondow (Bolmong) medio 2013 berbanderol Rp877 juta, terus ditindaklanjuti penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu. Menyusul, dilakukannya pemeriksaan dua mantan legislator periode 2009-2014 dan seorang staf Sekretariat DPRD (Setwan), Kamis (02/10) pagi tadi.

Kedua mantan legislator yang diperiksa yakni Faisal Ani dan Royke Wayong, Sementara staf Sekwan yang turut diperiksa yakni, Alup Bugeg.

Mereka diperiksa terpisah. Royke yang datang lebih awal menjalani pemeriksaan di Ruangan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus). Sementara Faisal dan Alup yang datang belakangan, menjalani pemeriksaan di Ruangan Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun).

Usai pemeriksaan, Faisal mengatakan kehadiran dirinya di Kantor Kejari untuk memenuhi panggilan memberikan keterangan tentang kegiatan reses DPRD 2013. Satu jam lebih di dalam ruangan pemeriksaan, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku dicecar sekitar 10 pertanyaan. “Semua pertanyaan menyangkut kegiatan reses triwulan III 2013,” kata Faisal.

Ia menjelaskan, khusus reses triwulan III, ia sendiri melakukannnya. “Saya melaksanakan kegiatan itu, tidak ada yang fiktif,” ujarnya.

Dirinya mengaku melakukan reses di 4 desa, masing-masing Desa Muntoi Induk, Wangga Induk, Poyuyanan dan Inuai Kecamatan Passi Barat. Dua reses yakni di Poyuyanan dan Wangga dilakukannya di Balai Desa. “Itu saya lakukan mulai 7 sampai 10 Desember dihadiri sekitar 100 warga, ada surat pertanggungjawaban (SPj) dan dokumentasi. Semuanya lengkap,” katanya.

Senada, Royke juga mengatakan materi pertanyaan penyidik menyangkut kegiatan reses triwulan III. “Yang jelas, semua saya laksanakan. Bukti SPj dan dokumentasi ada,” katanya.

Menyangkut proses penyelidikan yang sedang dilakukan Kejari, ia mengaku menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum tersebut. “Proses hukum kita serahkan ke Kejari karena itu tidak bisa diintervensi,” ujarnya.

Sementara itu, personel tim penyelidikan dugaan korupsi dana reses DPRD, Chairul Mokoginta, menjelaskan yang dipanggil memberikan keterangan ada 4 orang. Namun, seorang lagi dari Sekretariat DPRD Vonny Sulaiman, belum memenuhi undangan tersebut.

Menurut Chairul, hasil pemeriksaan hari ini akan langsung dievaluasi untuk langkah lanjutan pihaknya. “Termasuk tentang pemanggilan kembali pihak-pihak yang mengetahui kegiatan tersebut, seperti staf sekretariat maupun mantan anggota DPRD lainnya, serta yang kembali menjabat pada periode ini,” kata Chairul yang juga menjabat Kasi Datun itu,

Lanjutnya, dilakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus berbanderol hampir satu miliar rupiah ini, karena ada indikasi kegiatan reses tidak sesuai mekanisme. Kuat dugaan sejumlah kegiatan reses tidak dilaksanakan atau diduga fiktif.

Tak hanya itu, tambah Chairul, potensi lain terjadinya korupsi pada anggaran sewa gedung yang diduga tidak digunakan semestinya. Dalam rencana kerja anggaran (RKA) tertata anggaran untuk sewa tenda. Namun, diduga sejumlah legislator menggelar reses di kantor camat dan balai desa yang memungkinkan tak ada biaya sewa tenda. “Kita evaluasi semuanya, kemudian akan dilihat untuk ditingkatkan ke proses penyidikan,” tutupnya.(gil/zul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here