Pernyataan Eyang dan Delik Pers (2)

0
520
Pernyataan Eyang dan Delik Pers (2) Editorial
Eldy Noerdin

KLARIFIKASI Bupati Boltim Sehan Landjar terkait pernyataannya yang dinilai menistakan agama yang dipublikasi harian Radar Bolmong, secara otomatis diarahkan pada dugaan delik pers (pelanggaran pidana perusahaan media). Pasalnya, Eyang (sapaan akrab Bupati Boltim) mengaku apa yang diucapkannya tidak sesuai dengan yang diberitakan. Klarifikasi itu bahkan secara tidak langsung memposisikan laporan kepolisian pihak yang mengatasnamakan Aliansi Umat Musim terhadap Eyang, terkesan salah sasaran.

Begitu pun sejumlah opini yang menduga berita itu merupakan produk iklan, hingga muncul desakkan agar polisi mengusut dan memublikasi siapa pemesannya. Isu tersebut terkesan mengaitkan pemesan iklan sebagai penanggung jawab perkara. Nuansa politik jadi tajam tercium dan jauh dari duduk persoalan. Jika persoalannya siapa yang bertanggung jawab atas dugaan perkara berbau SARA itu, maka lain urusan pemesan iklan dengan pertanggungjawaban perkara berita/iklan. Sebab, objek permasalahannya bukan pemesan iklan atau sumber berita, tetapi berita “terpublikasi” yang diduga menyinggung SARA alias dugaan delik pers.

Kita lihat unsur yang mengangkat adanya perkara berita. Sebelum adanya publikasi berita, meskipun suatu berita mengandung unsur penistaan agama, maka berita itu belum disebut dengan delik pers. Sebab, salah satu unsur yang mengangkat adanya delik pers yakni setelah adanya publikasi. artinya setelah dilakukannya publikasi berita, saat itu juga terjadi delik pers

Terkait delik pers, maka dalam penanganannya mengacu pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dan Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik (meski ada dilema penerapannya). Apalagi diketahui, UU Pers merupakan aturan yang bersifat khusus, sebagaimana asas hukum lex specialis derogat legi generalis (aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum); Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KHUPidana yang menyatakan, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Penggunaan UU Pers sebagai lex specialis dalam delik pers, diperkuat dengan diaturnya perkara berita menyinggung SARA pada Pasal 5 UU Pers. Pasal itu mengatur, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Atau kalau perkara itu dikaitkan dengan produk iklan, maka ketentuan Pasal 13 huruf (a) UU Pers mungkin lebih tepat dikaitkan dalam perkara SARA ini. Pasal ini mengatur tentang pelarangan bagi perusahaan pers memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

Dengan kata lain, jika ada pernyataan yang mengandung isu SARA atau pun pengajuan iklan yang berisi materi merendahkan SARA dari sumber berita/iklan, maka perusahaan pers memiliki kewajiban untuk menolak, meralat, atau pun tidak menerbitkan berita/iklan tersebut. Namun, jika pemberitaan itu dipublikasi, saat itu juga telah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan pers. Sehingga, urusan pertanggungjawaban ada pada perusahaan pers itu sendiri.

Munculah pertanyaan, jika perusahaan pers yang beritanya menjadi perkara setelah dipublikasi, siapa penanggung jawab di dalamnya. Apakah wartawan yang meliput? Redaktur? Pemimpin Redaksi? Atau Pemimpin Perusahaan? Atau mungkin ajaran penyertaan hukum (deelneming theorie) hingga melibatkan seluruh jajaran redaksi (termasuk sumber atau pemesan berita), pihak percetakan bahkan pengecer koran?

Mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam Perusahaan Pers, diatur dalam Pasal 12 UU Pers yang menerangkan bahwa, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbit pers ditambah nama dan alamat percetakan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dengan kata lain pasal ini menganut sistem pertanggungjawaban korporasi.

Dari uraian ketentuan tersebut, sudah jelas siapa yang bertanggung jawab jika timbul permasalahan redaksi dalam pemberitaan. Jika dikaitkan dengan perkara dugaan berita menyinggung SARA berisi pernyataan Eyang yang dipublikasikan harian Radar Bolmong, tinggal dilihat siapa yang diumumkan sebagai penanggung jawab redaksinya.

Namun setelah subjek hukumnya jelas, yang menjadi pertanyaan menarik berikutnya adalah, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukumnya?

Adanya koreksi/ralat berita, artinya ada kesalahan berita. Hal itu sebagaimana yang dilakukan harian Radar Bolmong sesudah berita dugaan menyinggung SARA itu terbit. Konsekuensi itu diatur dalam Pasal 1 ayat (13) UU Pers dan Pasal 10 KEJ tentang kewajiban koreksi perusahaan pers. Upaya pertanggungjawaban atau kewajiban hukum dengan meralat atau memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, telah dilakukan harian Radar Bolmong.

Singkatnya, adanya kewajiban hukum melakukan koreksi oleh penanggung jawab bidang redaksi harian Radar Bolmong tersebut, semoga bisa meredam atau mungkin menyelesaikan perkara ini. Artinya, persoalan dugaan delik pers berbau negatif SARA ini bisa dianggap telah selesai oleh aparat hukum, khusus bagi mereka yang merasa dirugikan. Meski begitu, semua merupakan kewenangan dalam pendalaman proses penyelidikan perkara oleh aparat hukum. Jika ada penafsiran hukum lain atau arah lain dalam perkembangannya, semoga ditempuh dengan cara yang seadil-adilnya. Semakin cepat selesai semakin baik, agar tidak tambah pelik dan dipolitisir sejumlah oknum.

Mengutip kata Eyang dalam klarifikasinya di Mapolres Bolmong saat itu, “Saya terlalu sayang dan mudah memaafkan.” Semoga ungkapan Bupati Boltim ini, merupakan bagian meredam perkara pelik berbau SARA tersebut. Hingga ke depannya, ungkapan Eyang bernuansa damai ini bisa menjadi inspirasi dan penyejuk bumi Bolaang Mongondow Raya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here