Pernyataan Eyang dan Delik Pers

0
617
Pernyataan Eyang dan Delik Pers Editorial
Eldy Noerdin

KONTROVERSI pernyataan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar, yang dipublikasi Surat Kabar Harian Radar Bolmong terbitan Jumat pekan lalu, bergulir menjadi perkara yang pelik. Hal itu disusul adanya laporan yang dilayangkan ke Mapolres Bolmong oleh Dolfie Paath, warga Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Sabtu (22/2). Dolfie yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Bolmong Bersatu, melayangkan laporannya karena menganggap pernyataan Eyang (sapaan akrab Bupati Boltim) sebagai penistaan agama.

Bukan hal yang baru dan aneh dengan urusan lapor-melapor, karena hak setiap orang untuk mencari keadilan saat dirinya dan atau orang lain merasa dirugikan. Namun yang terpenting, kepelikan berbau SARA memang harus diselesaikan. Kalau bisa dengan cara paling mudah. Semakin mudah, semakin banyak orang mengerti, sehingga tak ada perkara lagi.

Upaya meredam permasalahan ini ditunjukkan Eyang, dengan kehadirannya di Mapolres Bolmong di hari yang sama setelah dirinya dilapor. Namun Eyang tidak begitu menanggapi laporan kepolisian terhadap dirinya. Menariknya, Eyang dalam jumpa pers di hadapan puluhan wartawan hari itu, lebih menekankan bahwa masalah itu terkait Delik Pers (pelanggaran pidana perusahaan media massa). Pokok masalah yang menjadi perhatian bukan lagi pernyataan kontroversial Eyang, melainkan etika dan batasan yang diatur undang-undang dalam penerbitan berita oleh Radar Bolmong.

Artinya, lain urusan dengan laporan atas nama Aliansi Umat Islam terhadap Eyang, namun tindakan Polres Bolmong yang mengambil langkah diskresi terhadap Radar Bolmong karena diduga melanggar undang-undang. Sebagaimana dikatakan Kasat Reskrim Polres Bolmong AKP Iver Manossoh SH usai jumpa pers, bahwa terkait laporan terhadap Bupati Boltim menjadi perkara terpisah dengan pemberitaan yang diterbitkan Radar Bolmong.

Langkah yang diambil Polres Bolmong dalam pendalaman dugaan delik pers tersebut begitu menarik untuk diikuti perkembangannya. Pasal apa yang dilanggar dan akan digunakan dalam perkara ini? Apakah yang akan dipakai UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) atau KUHP? Mengingat sejumlah kasus yang menyeret media cetak maupun elektronik kerap terjadi dilema penerapan undang-undang.

Seperti yang dialami Erwin Arnada, kala itu sebagai Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indonesia, dan tersangkut kasus asusila setelah menerbitkan majalah tersebut. Gugatan Jaksa menggunakan Pasal 282 ayat (3) KUHPidana. Meski mendapatkan putusan sela (dakwaan tidak dapat diterima) di Pengadilan Negeri dan diperkuat di Pengadilan Tinggi, namun Memori Kasasi yang kemudian diajukan Jaksa menghasilkan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) hukuman dua tahun penjara terhadap mantan penanggung jawab redaksi majalah dewasa itu.

Meski akhirnya Arnada dibebaskan setelah Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kuasa hukumnya dikabulkan, karena menurut Majelis PK MA, dakwaan pada kasus jurnalistik harusnya menggunakan UU Pers. Namun, sebelum putusan PK jatuh, pengalaman pahit mendekam selama 8,5 bulan di Rumah Tahanan Cipinang sempat dijalani Arnada.

Perkara serupa yang mungkin akan dihadapi Radar Bolmong, juga pernah menimpa Teguh Santosa, Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Online. Santosa terseret kasus membuat berita dan mempublikasikan gambar kartun Nabi atau lebih dikenal dengan kasus Jyllands-Posten yang sempat menghebohkan dunia pada 2005-2006 lalu.

Jaksa mendakwa Teguh Santosa menggunakan KUHPidana pasal 165a huruf (a) tentang penodaan agama, yang kemudian oleh Pengadilan Negeri dijatuhi putusan sela karena Majelis Hakim meminta pasal lain. Meski jaksa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi, namun hasil yang diterima sama. Keberuntungan masih berpihak pada Teguh Santosa hingga ke Mahkamah Agung.

Dilema penerapan instrumen hukum sejumlah delik pers dengan durasi panjang dan berkelok-kelok prosesnya apakah akan menimpa Radar Bolmong? Atau mungkin penegak hukum di Bolmong Raya telah menerapkan bahwa sengketa jurnalistik tidak tepat jika diselesaikan melalui jalur pidana, karena seorang jurnalis tidak bisa dipenjara karena menjalankan tugas jurnalistiknya, hingga penyelesaian lewat jalur mediasi (melalui kewajiban koreksi dan penyelesaian Dewan Pers) akan diberlakukan? Ditunggu.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here