PMII Poros Maritim Gelar Jumpa Pers

0
954

PMII Poros Maritim Gelar Jumpa Pers Nasional

ZONA MANADO – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Poros Maritim menyelenggarakan Jumpa Pers mengenai Seminar & Lokakarya (SEMILOKA) Kemaritiman Nasional Ke-II di Aula Kantor DPD Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (03/10).

Seminar yang diselenggarakan akhir pekan lalu di Tomohon ini diikuti oleh kurang lebih 50-an peserta dari berbagai Cabang PMII se-Indonesia, Kegiatan ini juga menghadirkan para pakar seperti DR. Sinyo H. Sarundajang, Ono Surono (Ketua HNSI Prov. Jawa Barat), Hendrajit (Direktur Global Future Institute), Laksda (Purn) TNI Robert Mangindaan (Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim), Rignolda Djamaluddin, Ph.D (Dosen FPIK Universitas Sam Ratulangi) dan Letkol Laut (KH) Florendo Jacobus, M.Si (Utusan Lantamal VIII Manado).

Dalam jumpa persnya, Arie Mokodompit selaku Ketua Umum PMII Cabang Manado yang didampingi oleh Zainudin Pai (Ketua Panitia Penyelenggara) menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan kedua kalinya tersebut menghasilkan banyak ide dan gagasan dari sahabat-sahabat PMII se-Indonesia yang diharapkan akan memperkaya wacana danberkontribusi bagi upaya mendorong pembangunan bangsa Indonesia atas dasar kepentingan Nasional yang berbasis pada visi maritim.

Menurutnya, PMII Poros Maritim akan terus berupaya mendorong gagasan-gagasan bervisi maritim dan mengawalnya hingga mewujud kedalam bentuk yang lebih konkrit. Upaya ini juga sekaligus menjadi tanggung jawab PMII sebagai generasi muda yang sadar dan paham akan akar historisnya sebagai generasi kesekian dari bangsa maritim.

Dari diskusi mendalam dengan beberapa pakar tersebut, tersibak untuk menjadi poros maritim dunia masih banyak permasalahan-permasalahan mendasar bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, beberapa permasalahan terkait kesadaran historis, kedaulatan yang berkorelasi dengan postur pertahanan keamanan; selain itu masalah liberalisasi ekonomi dan pembukaan arus investasi modal yang menghasilkan kesenjangan perekonomian dan banyak mengorbankan masyarakat pesisir merupakan masalah yang sering kita temui di daerah-daerah.

Maka dari itu PMII memandang pentingnya pendirian Centre of Maritime Studies guna mendukung riset-riset kemaritiman bagi PMII dan pentingnya Semiloka Kemaritiman dilaksanakan secara berlanjut sebagai manifestasi gerak kolektif PMII Poros Maritim yang rencananya nanti akan dilaksanakan di Kota Makassar.

Berikut merupakan Rekomendasi PMII POROS MARITIM:

  • Mendesak pemerintah untuk menghentikan pelaksanaan Megaproyek MP3EI karena menjadi alat kapitalisme global mengkapling sumber daya alam dan menghancurkan kedaulatan nasional bangsa Indonesia.
  • Mendesak pemerintah merustrukturisasi ekonomi nasional dengan agenda pokok nasionalisasi perusahaan asing yang melanggar konstitusi dan amanat penderitaan rakyat(Ampera) Indonesia.
  • Perjelas dan perketat regulasi tentang penguasaan, pengelolaan, dan pemberdayaan sumber-sumber energi di Indonesia dengan kewajiban pokok mengutamakan kepentingan Nasional.
  • Maksimalkan potensi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai sumber pendapatan Nasional.
  • Mendorong Pemerintah mengintegrasikan pengetahuan kemaritiman pada kurukulum pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
  • Mendorong Pemerintah merumuskan strategi kebudayaan Indonesia sebagai bangsa maritim.
  • Mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat maritim yang termarjinalkan (suku-suku laut, nelayan dan masyarakat pesisir)
  • Mendorong pemerintah mengkaji ulang kebijakan pembangunan yang timpang serta bias daratan menjadi kebijakan dengan titik tekan pada laut, nelayan dan masyarakat pesisir.
  • Pemenuhan jaminan hukum, perlindungan, dan keselamatan bagi nelayan Indonesia.
  • Pembangunan/peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis maritim.
  • Pembekalan pengetahuan berupa doktrin Ideologis terkait konsepsi hankam dan tugas kerakyatan digaris depan kepada masyarakat pesisir, khususnya masyarakat yang mendiami pulau-pulau terdepan NKRI.
  • Segera rancang sistem Pertahanan-Keamanan NKRI jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan kondisi geografis, kebutuhan dan kepentingan Nasional Indonesia.
  • Segera melaksanakan upaya diplomasi berupa perundingan perbatasan dengan negara-negara tetangga lebih khusus terkait batas laut yang hingga saat ini belum memiliki kekuatan hukum tetap.
  • Segera pindahkan Komando Armada Barat (KOARMABAR) TNI AL ke ACEH dan Komando Armada Timur (KOARMATIM) TNI AL ke TIDORE sebagai bentuk perubahan Postur HANKAMNAS Laut yang disesuaikan dengan kebutuhan strategis nasional, geopolitik kawasan, dan ruang batin sejarah bangsa Indonesia.
  • Pengadaan Alutsista TNI kedepan sebagai bagian integral dari sistem pertahanan keamanan Nasional wajib mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi geografis NKRI.
  • Mengembangkan ekonomi kelautan di sektor perikanan, sektor jasa pelabuhan, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi lepas laut, terutama pada kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kehutanan pesisir, perdagangan, pelayaran dan pariwisata.
  • Memperbaiki rantai pasok sistem logistik serta membangun konektivitas pusat-pusat pertumbuham ekonomi maritim daerah-daerah strategis di Indonesia dengan berpegang teguh pada kepentingan nasional dan sistem ekonomi nasional pro-rakyat.
  • Memaksimalkan Pembangunan daerah-daerah terdepan Indonesia dan membangun sistem tata Ruang Laut yang berkeadilan sosial-ekonomi.

Laporan Khusus Tim ZonaBMR.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here