Ramlah Tepis Dugaan Pungli Dana Bantuan Kelompok Ternak

0
545
Ramlah Tepis Dugaan Pungli Dana Bantuan Kelompok Ternak Boltim
Kepala Distanak Boltim, Ramlah Mokodompis, SP

ZONA BOLTIM – Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Ramlah Mokodompis, menepis isu adanya pungutan liar (pungli) sebesar 20 persen kepada para kelompok ternak penerima bantuan uang Rp200 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Tidak pernah ada permintaan hitungan persen seperti itu. Kalaupun ada kelompok yang ingin memberikan kepada staf saya yang mengurus semua berkasnya di Jakarta, itu juga saya tidak bisa tolak ataupun bilang jangan (melarang,red),” kata Ramlah, di Kantor Bupati Boltim, Rabu (17/12).

Selain itu, dirinya pun beberapa waktu lalu telah memenuhi panggilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim untuk dimintai klarifikasi laporan tersebut. “Saya sudah memberikan bayangan kepada mereka (DPRD,red). Bantuan itu nantinya dari pusat akan turun lapangan untuk memeriksa langsung keberadaan uang tersebut apakah difungsikan sesuai dengan peruntukannya atau tidak,” ujarnya.

Lebih lanjut Ramlah menjelaskan, dalam tahapan pengurusan berkas administrasi di tingkat pusat sangatlah rumit, dan itu juga prosesnya memerlukan jaringan (kenalan,red) agar bisa dipercepat pengurusannya.

“Sebenarnya di Boltim tidak mendapatkan jatah, namun karena lobi-lobi akhirnya Boltim bisa mendapatkan bagian sebanyak empat kelompok yang tersebar di 3 Kecamatan yakni, Kecamatan Tutuyan Desa Tombolikat Selatan 1 kelompok, Nuangan desa Motongkad 1 kelompok dan Modayag Bersatu desa Modayag 2 Kelompok,” tandas Ramlah, sembari menambahkan pihaknya memberikan keleluasan kepada kelompok dalam pengelolaan pembangunan dan pembelian hewan sapi.

Sebelumnya melalui salah satu warga peserta kelompok asal Kecamatan Tutuyan, Riswan Muhammad mengatakan, bahwa kelompoknya hanya akan memberikan Rp5 jutaan untuk tahapan awal pencairan 40 persen atau Rp80 juta. “Jadi kami tidak akan memberikan anggaran lebih dari 10 persen, dan pelaksanaan pembangunan dan pembelian hewan sapi untuk dijadikan ternak itu kami sendiri yang akan melaksanakannya,” ungkap Riswan.

Peliput: Gito Mokoagow

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here