Raski: Masyarakat BMR Jangan Dibodohi Tentang Pemekaran

0
279
Raski: Masyarakat BMR Jangan Dibodohi Tentang Pemekaran Politik
Raski Ashari Mokodompit

ZONA POLITIK – Personil Badan Anggaran DPRD Sulut, Raski Ashari Mokodompit, melakukan protes soal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2016 antara TAPD Pemprov Sulut dan Banggar Deprov Sulut, Kamis (15/10/2015) lalu.

Protes tersebut dilakukan dikarenakan Ketua Tim TAPD Pemprov Sulut, Ir. Siswa Rahmat Mokodongan, tidak menyentil sama sekali soal pemekaran Provinsi Bolmong Raya pada kebijakan umum anggaran.

“Masyarakat BMR jangan dibodoh-bodohi tentang pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Saya minta kepada Gubernur untuk hati-hati berjanji tentang pemekaran P-BMR apalagi sudah berani menyebutkan siapa Pjs. Gubernur seperti yang saya baca di media massa,” ungkap Raski.

Dirinya pun mempertanyakan tidak disebutkannya tentang PBMR dalam kebijakan umum anggaran karena sekarang BMR sangat bermuatan politis. Kata dia, jangan sampai PBMR hanya menjadi komoditas karena menjelang hajatan pilkada.

“Ini bisa dilihat setiap kali masuk pesta demokrasi, PBMR digaungkan hanya untuk mencari suara di Bolmong Raya. Sudah kesekian kali rakyat BMR diberikan janji-janji dusta terkait PBMR,” cecarnya.

Sementara itu, keterangan berbeda disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Siswa Rahmad Mokodongan. Menurutnya, khusus untuk daerah pemekaran sejak 2013 sudah disiapkan anggarannya. Untuk Provinsi BMR sudah teralokasi anggaran sekitar Rp 10 Miliar.

“Masak sih, Ketua TAPD orang Bolmong malah tidak sediakan (anggaran) untuk Provinsi Bolmong Raya,” ungkap Mokodongan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulut, Stevanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut tersebut.

Mokodongan juga menjelaskan, terkait DOB di Sulut dananya sudah tersedia untuk dua tahun terakhir. Bahkan, untuk tahun 2016 nanti sudah dialokasilkan anggaran sekitar Rp 25 Miliar. Untuk Tahun depan, Provinsi BMR dialokasikan Rp 10M, Kota Langowan Rp 5M, Kabupaten Talaud Selatan Rp 5M dan Kota Tahuna Rp 5M.(Udi/BT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here