Rudi Dinilai Tak Layak Jadi Pjs Bupati Boltim

0
439
Rudi Dinilai Tak Layak Jadi Pjs Bupati Boltim Boltim
Rudi Mokoginta

ZONA BOLTIM – Sejumlah nama disebut-sebut bakal menjadi pejabat sementara (Pjs) Bupati Boltim jelang berakhirnya masa jabatan Bupati Sehan Landjar SH pada 4 Oktober 2015. Di antaranya nama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sulut Rudi Mokoginta, dan Sekda Boltim Muhammad Assagaf, paling santer terdengar.

Namun dari dua nama ini, Assagaf dinilai paling layak. Pasalnya, Mokoginta dinilai pernah memiliki catatan buruk selama menjabat Sekkab Boltim pada 2010 lalu. Dari diperoleh menyebutkan, Mokoginta menjabat Sekkab Boltim, pernah didemo warga karena tak mengamankan kebijakan Bupati Sehan Landjar pada waktu perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Boltim angkatan II. Saat itu, warga menilai, yang diluluskan CPNS kebanyakan bukan orang Boltim tapi orang luar daerah. Hal itulah, membuat warga Boltim marah dan melakukan demo hingga terjadi penyegelan kantor BKD dan ruangan Sekkab.

Sehingga Sehan Landjar yang pada waktu itu juga baru terpilih sebagai Bupati Boltim pertama, langsung membatalkan hasil dan mengulangi tes CPNS tersebut, kemudian mencopot Mokoginta dan jabatan Kepala BKD pada waktu itu dari jabatannya.

Salah satu pimpinan SKPD Pemkab Boltim pun membeberkan kegagalan Mokoginta selama menjabat Sekkab. Kata dia, sewaktu Mokoginta menjabat Sekkab Boltim, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Boltim 2010 lalu lama dibahas, hingga memakan waktu empat bulan lamanya.

“Akibatnya, pengelolaan keuangan daerah pada waktu itu amburadul. Imbasnya Pemkab Boltim mendapat opini Disclaimer dari BPK RI. Ini menujukan bahwa Mokoginta pernah gagal sebagai seorang pejabat di Boltim,” ujar Kabid Politik Dalam Negeri (Poldagri) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemkab Boltim, Udel Simbala, Minggu (23/8).

Sementara Assagaf sejak menjabat Sekkab Boltim, kata Simbala, sudah banyak prestasi yang dilakukannya untuk Boltim. Contohnya dari pengelolaan keuangan daerah, yang awalnya Disclaimer naik opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hingga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua kali berturut-turut, yakni tahun 2013 dan tahun 2014. Nah dari catatan tersebut, bahwa yang paling layak Pjs Bupati adalah Assagaf ketimbang Mokoginta.

“Assagaf dianggap paling layak, karena secara emosional (Assagaf) sudah mengetahui situasi dan kultur di Boltim. Selain itu, program pemeritah Boltim akan berjalan baik jika yang menjabat Bupati adalah ahlinya,” ujar Udel.

Tabahnya, jika Pjs Bupati bukan orang teknis atau hanya titipan partai atau titipan sekelompok orang, sudah pasti roda pemerintajan Boltim tidak akan jalan, “Sehingga diminta kepada Pemprov Sulut dalam hal ini Gubenur Sulut, dalam menempatkan Pjs Bupati Boltim nanti, harus sesuai kepentingan rakyat bukan atas dasar kepentingan politik,” tegas Simbala.

Reporter: Rahman Igirisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here