Sangadi Bungko Jual Lapangan Tanpa Persetujuan Warga?

0
414
Sangadi Bungko Jual Lapangan Tanpa Persetujuan Warga? Headline Kotamobagu
F: Ilustrasi

ZONA KOTAMOBAGU – Warga Desa Bungko menduga Sangadi (Kepala Desa.red) Saprudin Paputungan, menjual salah satu lapangan desa tanpa persetujuan warga dan tokoh masyarakat.

Salah satu warga Desa Bungko yang enggan namanya dipublikasi mengatakan, penjualan tanah lapangan yang saat ini sudah didirikan bangunan SMK Negeri 2 Kotamobagu, dianggap melanggar tiga hal penting.

“Pertama, ganti rugi atas salah satu lapangan milik warga itu, sampai hari ini tidak pernah jelas. Sementara Pemkot membeli tanah itu dengan ketentuan sudah ada ganti rugi tanah yang setara dengan lokasi awal, dengan pertimbangan dilihat juga dari ukuran tanahnya,” ungkapnya.

Dua hal lain kata dia, tidak adanya panitia resmi yang mengatur jual beli lapangan. Sebab katanya, mereka selaku masyarakat tidak pernah diberitahu soal panitia yang mengurusi pembelian dan penggantian lahan itu. “Juga masalah pembayaran yang tidak transparan, tiba-tiba saja sudah dibangun sekolah,” tuturnya mempertanyakan.

Sementara itu, Sangadi Desa Bungko Saprudin Paputungan saat ditemui di kediamannya meluruskan kepada zonabmr.com terkait isu tersebut. “Dokumennya ada semuanya, jadi kabar tersebut tidak benar, itu hanya isu yang dihembuskan oknum-oknum tertentu yang bahkan tidak pernah mengikuti rapat desa,” tegasnya.

Saprudin lanjut menjelaskan, untuk ganti rugi, sudah ada tanahnya di dua lokasi yang berbeda. Luas kedua tanahnya total sekitar 10 ribu meter persegi. Sementara terkait pembayaran serta dokumen dan lain-lain semuannya lengkap.

Lebih lanjut diuraikannya, lapangan tersebut dibeli oleh pihak Dikpora Kotamobagu kepada pemerintah Desa Bungko. Bertepatan sebagian lahan untuk mendirikan sekolah merupakan milik saudara Gunawan Ponamon, maka pemerintah desa mempercayakan Gunawan Panamon untuk sekaligus mengurus proses nego dan sebagainya terkait persiapkan lahan baru pengganti.

Selaku pemerintah desa kata Paputungan, pihaknya hanya memfasilitasi antara Pemkot Kotamobagu melalui Dikpora dengan pemilik lahan.

‚ÄúSeingat saya, pemerintah menganggarkan 50 ribu per meter persegi untuk pembelian tanah tersebut. total anggaran sekira 500-an juta,” tukas Paputungan.

Sayangnya, dari pantauan zonabmr.com di salah satu lokasi tanah pengganti lapangan tersebut, ukurannya jauh lebih kecil, serta kondisinya terkesan kurang layak karena dipenuhi batu.

Peliput: Zulfahmi Paputungan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here