Sehan opitimis, 2015 Pilkada langsung oleh Rakyat

0
395
Sehan opitimis, 2015 Pilkada langsung oleh Rakyat Boltim
Bupati Boltim Sehan Landjar

ZONA BOLTIM – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Lanjar, kembali mengatakan bahwa pemilihan Kepala daerah (Pilkada) tahun 2015 nanti masih akan dilangsungkan melalui pemilihan langsung atau dipilih melalui rakyat.

Menurut Bupati Boltim pertama ini, persoalaan Undang-Undang (UU) Pemilihan kepala daerah (Pilkada) nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur Bupati Walikota oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal gugur karena dikuatkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota oleh rakyat yang sepakati pemerintah pusat pada waktu lalu.

“Ini terjadi dua penafsiran, yang pertama secara otomatis UU 22 tidak bisa dijalankan, terus yang kedua, jika DPR menolak Perppu tersebut maka otomatis akan terjadi kekosongan dalam Pilkada 2015 mendatang,” terang Sehan, di Kantor Bupati Boltim, Selasa (21/10).

Kalau sudah seperti itu, lanjut Landjar, akan timbul pertanyaan besar bagi kelangsungan bangsa Indonesia seperti, apakah Indonesia ini sudah siap dengan terjadinya kekosongan pemimpin atau tidak.

“Mau tidak mau DPR harus menerima Perppu tersebut, dengan alasan utama, UU nomor 22 itu terjadi kesalahan dengan UU MD3 nomor 17 tentang kekhususan kewenangan DPR. Dimana UU itu 3 bulan sebelumnya sudah disahkan, sementara dalam kewenangan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota pada pasal 332 dan 732-nya tidak menyebutkan kewenangan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih gubernur, Bupati dan Walikota, jelas tidak ada,” ungkapnya.

Jadi UU 22 disebutkan DPRD memilih namun untuk UU 17 pasal 372 itu tidak mengatur tentang DPRD dalam memilih Bupati dan Walikota, sehingga kedua UU dinilai nya saling bertabrakan untuk diterapkan menjadi UU. Sebab tanpa digugatpun pada saatnya nanti tidak ada yang mampu dan mempunyai kewenangan dalam menjalankan kedua UU Pilkada tersebut.

“Bagaimana bisa mereka mengatur tata tertib dan mekanisme Pilkada nanti?. Jadi ini saya sebut kesalahan ‘kutukan’. Kenapa, karena hanya haus kepentingan saja. Seharusnya ke tiga UU seperti, UU Pemda, UU Pilkada dan UU DPR itu harus singkron dan diketuk secara bersamaan. Bukan MD3 yang diketuk duluan pada 3 bulan lalu,” tandas Lanjar.

Diketahui juga Perppu nomor 2 tahun 2014 merupakan beleid perubahan atas UU nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan Pemda yang menghapus wewenang DPRD memilih Kepala daerah.

Peliput: Gito Mokoagow

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here