September, Aleg DPRD Boltim Dipastikan Dilantik

0
560
September, Aleg DPRD Boltim Dipastikan Dilantik Boltim
Hendra Damopolii

ZONA BOLTIM – Pelantikan 20 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) pada September 2014 nanti, sudah final bersamaan dengan pelantikan DPRD Bolmong Induk.

Ketua DPRD Boltim, Sumardia Modeong mengatakan, bahwa sebagaimana konsultasi di Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) beberapa hari yang lalu, pihaknya kini tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Mendagri melalui Gubernur Sulut.

“Kita tinggal menunggu SK Mendagri melalui Gubernur Sulut. Untuk Boltim dipastikan bulan september ini bersamaan dengan Bolmong Induk,” ujar Sumardia.

Meski begitu, Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Boltim, Ismail Mokodompit menegaskan agar Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS), tidak melantik sejumlah Anggota Legislatif (Aleg) Boltim terpilih, yang terlibat dengan sejumlah kasus hukum. Seperti dugaan korupsi dana Makan Minum (MaMi), dan lainnya.

Menurut Mokodompit, pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 ini, ada sekitar tujuh Legislator lama yang terpilih, semuanya terlibat kasus hukum. Bahkan, ada Legislator terlibat dua kasus, yakni kasus korupsi MaMi dan Materei palsu, yang sampai saat ini, proses hukumnya masih berjalan di Polres Bolmong dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, karena sudah status tersangka (TSK).

“Ini perlu diketahui dan pertimbangan dari Gubernur, agar para Legislator terlibat kasus, jangan dilantik sebagai wakil rakyat. Karena kasus hukum mereka sudah jelas, yakni TKS. Bahkan ada juga, Aleg yang sudah menyandang status terpidana,” jelas Mokodompit.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Tokoh Pemuda Boltim Rustaman Paputungan. Menurutnya, karena Legislator adalah wakil rakyat, maka wakil itu harus bersih dan tidak teribat kasus apapun.

“Gubernur SHS, lihat dulu track record atau catatan dan riwayat kerja ke tujuh Legislator lama, sebelum mereka dilantik,” ujar Paputungan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Boltim, Hendra Damopolii mengatakan, soal Legislator yang terlibat hukum itu bukan wewenangnya KPU lagi.

“Sesuai Undang-Undang (UU), untuk anggota Dewan Kabupaten/Kota kewenangan Gubernur. KPU, hanya menyampaikan hasil Pemilihan Umum (Pemilu), kepada pemerintah tentang calon terpilih,” terang Damopolii.

Peliput: Gito Mokoagow

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here