Soal Tapal Batas Bolmong-Bolsel, DPRD Sulut Anjurkan “Cara Kekerasan”

0
331

Soal Tapal Batas Bolmong-Bolsel, DPRD Sulut Anjurkan “Cara Kekerasan” Bolmong

ZONA BOLMONG – Meski sudah beberapa kali dibahas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), persoalan tapal batas Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) tak kunjung ada kesepakatan. Hal ini mendasari DPRD Provinsi Sulut melakukan kunjungan kerja (Kunker) Pemkab Bolmong, Kamis (04/02) tadi.

Salah satu anggota Komisi 1 DPRD Sulut, Jems Tuuk, mengatakan, batas Bolmong-Bolsel harus dibicarakan secara musyawarah, “Saya harap batas yang telah disepakati sebelum mekar antara Bolmong dan Bolsel harus dijunjung tinggi. Sebab, batas tersebut dibahas bersama dengan cara itum-itum (Sumpah),” kata Tuuk, saat berdialog dengan Bupati Bolmong Salihi Mokodongan.

Lanjut Jems, jika cara musyawarah dilakukan Pemkab Bolmong tak diindahkan Pemerintah Bolsel, maka cara kekerasan yang harus dilakukan. Sebab, ujar Jems, sepengetahuannya selama ini Bupati dan Wakil Bupati Bolmong yang selalu berupaya menjalin komunikasi dengan Bupati Bolsel.

“Namun Bupati Bolsel yang tak mau membicarakan secara baik-baik. Saya rasa solusi yang terbaik dilakukan secara kekerasan dengan membuat tugu di lokasi tapal batas yang di itum-itum sebelumnya,” tegas Jems.

Masih kata Jems, masalah tapal batas Bolmong-Bolsel sudah sampai dibahas di Kemendagri, tapi pemerintah pusat kembalikan ke daerah untuk musyawarah bersama, “Jadi saya berharap kedua daerah ini saling musyawarah. Dan Bolsel bisa untuk mengiklaskan tapal batas yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini cuma soal tambang emas. Jika tak ada kandungan emas di wilayah tersebut, saya kira tak sampai panjang begini masalahnya,” ungkap Jems.

Soal Tapal Batas Bolmong-Bolsel, DPRD Sulut Anjurkan “Cara Kekerasan” Bolmong

Sementara itu, Bupati Salihi Mokodongan, memberikan apresiasi atas kedatangan Komisi 1 DPRD Provinsi yang dipimpin Ketua Komisi Novi Mewengkang, “Dari empat kabupaten-kota, hanya Bolsel yang sangat tak bersahabat. Bukan hanya tapal batas ini yang jadi masalah, penyerahan aset saja yang sudah digunakan Pemerintah Bolsel, malah Bupati Bolsel tak mau menerimanya. Ini kan aneh,” kata Salihi.

Lanjutnya, dari Rp 59 Milyar nilai aset Bolsel yang akan diserahkan, hanya Rp 3 Milyar yang diterima oleh Bupati Bolsel, “Jadi, kata musyawarah, saya rasa sulit ketemu,” ujar Salihi.

Tak sampai di situ, lanjut Salihi, bahkan pada pertemuan sebelumnya dengan Pemerintah Bolsel, pihaknya sudah menawarkan kepada Bupati Bolsel untuk membagi wilayah tambang yang kini dikontrak PT. JRBM, “Saya tawarkan bahagi dua wilayah tambangnya, namun Bolsel masih tetap tak sepakat. Padahal jika dilihat warga yang punya lahan di wilayah PT JRBM, hanya warga Kota Kotamobagu dan warga Bolmong. Warga Bolsel tak ada sama sekali,” ungkap Salihi.

Untuk itu, Kata Salihi, mulai saat ini pihaknya akan berpegang pada batas itum-itum, “Saya akan tegas jika tapal batas lewat dari kesepakatan sebelumnya, saya tegaskan warga Desa Mengkang dan Mopusi untuk merusak,” tegas Salihi.

“Izin eksplorasi dan eksploitasi (PT JRBM) semuanya tanda tangan saya. Jadi saya berharap pemerintah provinsi dan pusat mengerti tentang hak Bolmong. Saya kembali tegaskan saat ini hak bolmong 80 persen dan 20 persen Bolsel,” tutup Salihi.

Reporter: Wiradi Gilalom

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here