Status Terpidana Bakal Kandaskan Dua Caleg Petahana DPRD Boltim

0
464
Status Terpidana Bakal Kandaskan Dua Caleg Petahana DPRD Boltim Boltim
Kedua Legislator saat berada di kantor Kejari KK, sebelum diserahkan ke Rutan Kotamobagu

ZONA BOLTIM – Meski masuk 10 besar peraih suara terbanyak di Daerah Pemilihan (Dapil) II, dalam pleno rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) April lalu, dua Calon Legislatif (Caleg) masing-masing dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sepertinya bakal kandas kembali ke kursi DPRD Boltim lantaran berstatus terpidana.

Hal itu sebagaimana putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim yang diketuai Aris Bawono Langgeng SH MH, di Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu, Kamis 4 April 2014 lalu. Kedua caleg, yakni Sofyan Alhabsyi (PKB) dan Jemi E. Tine (PDIP) dijatuhi vonis pidana penjara lantaran kasus meterai palsu yang terkuak 2013 silam.

Sofyan Alhabsyi, dalam surat putusan nomor 262/PID.B/2013/PN.KTG, dijatuhi hukuman 3 bulan penjara. Sementara vonis yang sama dijatuhkan kepada Jemi E. Tine, dengan 3 bulan pidana penjara, sebagaimana surat putusan nomor 261/PID.B/2013/PN.KTG yang dibacakan majelis hakim.

Meski hanya menjalani 3 bulan penjara dipotong masa tahanan sekira sebulan lebih, namun pasal yang menjadi dasar putusan majelis hakim yakni pasal 13 huruf b, UU No 13/1985 tentang bea meterai juncto pasal 257 KUHPidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun, tampaknya bakal mengugurkan persyaratan keduanya sebagai Caleg.

Seperti diketahui, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 220 ayat (1) huruf c, joncto pasal 51 ayat (1) huruf g, Undang-undang Nomor 8 tahun 2013 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, mengatur tentang persyaratan caleg yang tidak pernah dijatuhi vonis pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih.

Sebagaimana yang dijelaskan, Faisal Manopo Ketua PKB Boltim saat dikonfirmasi zonabmr.com, Kamis (08/5) malam tadi. Kata dia, terkait kadernya yang berstatus terpidana, hal itu mengacu pada pasal 220 ayat (1) huruf c. “Penggantian calon terpilih dilakukan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD,” katanya menukil pasal tersebut.

Hal serupa dikatakan Ketua DPC PDIP Boltim Dony Sahe, bahwa semuanya diserahkan kepada pihak penyelenggara. “Kami jalankan sebagaimana aturan yang ada saja,” kata Sahe. Saat disinggung jika penyelenggara menolak administrasi kadernya, Sahe mengatakan, kemungkinan akan diganti, “Namun semua tergantung penyelenggara,” ungkapnya.

Sementara, Ketua KPUD Boltim, Hendra Damopolii saat dikonfirmasi terkait status terpidana kedua caleg tersebut, memilih irit menanggapi. “Oh saya belum lihat putusannya,” singkatnya kepada zonabmr.com via pesan singkat.

Sekadar diketahui, meski berselang agak lama setelah vonis majelis hakim kepada dua Aleg Boltim ini, akhirnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) melaksanakan putusan pengadilan dengan menyerahkan kedua Caleg petahana itu ke Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas IIB Kotamobagu, pada Senin (05/5) lalu.(gito)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here